Muhammadiyah Serukan Rekonsiliasi Nasional

PP Muhammadiyah mengajak seluruh elite bangsa untuk memberikan teladan yang baik dalam menciptakan ketenangan dan kedamaian bangsa pasca-Pemilu 2019.

"Persatuan umat Islam adalah faktor penting untuk menentukan persatuan bangsa," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Agung Danarto saat membacakan pernyataan sikap PP Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (18/4). Turut hadir, antara lain Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Agung menambahkan, para pemimpin dan masyarakat muslim diimbau untuk islah, memelihara ketertiban bersama, dan meningkatkan ukhuwah.

Baca juga: Prabowo: Pemilu Baru Damai kalau tidak Ada Kecurangan

Semua elemen bangsa dari berbagai latar belakang, jelas dia, hendaknya mengutamakan persatuan nasional sebagai spirit kolektif berbangsa dan bernegara yang tidak terpengaruh oleh polarisasi dan pilihan politik yang berbeda.

Dalam kaitan ini, lanjut Agung, Muhammadiyah memandang perlunya dilakukan rekonsiliasi nasional untuk tegaknya kedaulatan dan persatuan Indonesia.

"Kepada Persyarikatan Muhammadiyah hendaknya menjadi teladan utama dalam menyikapi hasil pemilu, tetap menjaga khittah dan kepribadian, serta berdiri di garda depan dalam membangun keutuhan dan kemajuan Indonesia. Hendaknya tetap menjalin kebersamaan dan merajut persaudaraan serta kerja sama dengan semua elemen bangsa untuk terwujudnya Indonesia yang aman, rukun, damai, moderat, dan berkemajuan."

PP Muhammadiyah, jelas Agung, mengapresiasi seluruh rakyat Indonesia, penyelenggara Pemilu, dan semua pihak yang telah berpartisipasi, melayani, mendukung, mengamankan pelaksanaan Pemilu sehingga berjalan lancar, tertib, gembira, aman, dan damai. Terselenggaranya Pemilu 17 April 2019 merupakan kemenangan dan bukti kedewasaan politik bangsa Indonesia.

Baca juga: Wiranto: Pemungutan Suara Berjalan Lancar dan Aman

"Hendaknya semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil-hasil pemilu yang secara resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jiwa besar ksatria, lapang hati, dan bijaksana," kata Agung.

Apabila terdapat persengketaan pemilu, lanjut dia, hendaknya diselesaikan secara hukum disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama, yang menjadi karakter bangsa Indonesia yang relijius berbudaya luhur, dan terkandung dalam sila keempat Pancasila.

Agung menambahkan, semua pihak diajak menurunkan tensi dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU.

Kepada para kontestan, sambung Agung, diminta tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan suasana pasca-Pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif.

Hasil perhitungan internal maupun dari luar, jelas dia, hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan karena patokan resmi hasil pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU.

"Apabila terdapat masalah-masalah dalam proses penghitungan hendaknya
ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi,"
kata dia.

Masyarakat, ujar dia, hendaknya tidak terpengaruh oleh banyaknya hasil hitung cepat  (quick count), exit poll, dan lain-lain.

Sebagai sebuah kerja ilmiah, jelas Agung, hasil survei merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak memengaruhi dan menentukan hasil pemilu. (X-15)