NasDem Siapkan Lebih dari 1,6 Juta Saksi

PARTAI NasDem menyiapkan lebih dari 1,6 juta saksi untuk mengawasi 809.497 tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia.

"Kami menyiapkan sekitar 1.6 juta saksi lebih," ungkap Ketua Komisi Saksi Nasdem I Gusti Putu Artha dalam keterangan tertulis yang diterima mediaindonesia.com, Senin (15/4).

Dia menuturkan, Partai NasDem menempatkan tiga saksi untuk setiap TPS. "Sistem pembiayaan gotong royong para calon anggota legislatif (caleg)," katanya.

Dalam menjalankan, saksi Partai NasDem sudah diberikan pemahaman dan pelatihan mengenai fungsi di TPS hingga pemungutan suara. "Saksi dibekali standar operasi prosedur (SOP) jam per jam hingga rekapitulasi suara di kecamatan. Saksi bekerja H-2 sampai dengan hari H," tuturnya.

Baca juga: Surya Paloh: Saksi NasDem Diharapkan Bekerja seperti Kopassus

Jika di TPS atau daerah ada kecurangan, lanjut dia, saksi Partai NasDem langsung berkoordinasi dengan koordinator di kelurahan hingga kecamatan masing-masing.

"NasDem sudah dibekali per kecamatan sistem pelaporan kecurangan. Badan Advokasi NasDem tiap kabupaten siap merespons dengan secepatnya," tuturnya.

Di kesempatan berbeda, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Kaka Suminta mengatakan, saksi di TPS berperan penting sekali.

"Sebab saksi itu adalah titik hubung untuk memantau perhitungan dan hak lain yang selanjutnya akan berproses. Dia melakukan pencatatan semua. Sehingga jika nanti ada keberatan yang merugikan partai politik atau yang diwakili, saksi inilah yang memiliki bukti otentik," katanya.

Kaka mengatakan, saksi nanti akan mendapat salinan C1 yang menjadi alat bukti utama jika ada perbedaan perhitungan di kemudian hari. C1 itulah, kata dia, yang bisa dibawa jika ada gugatan-gugatan misalnya ke Mahkamah konstitusi.

"Problemnya adalah saksi partai yang harusnya dilatih Bawaslu, dalam beberapa pelatihan ternyata tidak terisi penuh. Misalnya diundang 500 saksi, cuma datang 100. Itu kan sayang sekali. Padahal Bawaslu itu kan pakai anggaran negara, kan mubazir dan saksi yang tidak diberi pelatihan tidak mengerti,” tuturnya.

Menurut dia, saksi yang kurang paham dan tidak mendapat pelatihan akan tidak mengerti harus berbuat apa di TPS. Jika saksi utusan partai yang dikirim tidak mengerti dan tidak paham mekanisme di TPS, lanjut dia, berpotensi akan merugikan partai dan juga pelaksana di TPS.

“Jadi ada kekhawatiran saksi yang tidak terlatih malah tidak paham apa yang harus dia lakukan, parpol seharusnya mampu menghadirkan saksi yang kompeten, sebab kalau ada keberatan, cara-cara yang dilakukan akan sesuai aturan,” tuturnya. (X-15)