Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irfan Yusuf, mengakui semua narasi potensi terjadinya kecurangan pemilu yang selalu digaungkan kubu 02 bentuk peringatan kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Itu untuk meyakinkan kepada aparat, kepada petugas untuk benar-benar bekerja dengan hasil jujur," kata Irfan Yusuf saat dihubungi, Jumat (12/4).
Cucu KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdhatul Ulama (NU), itu melihat akhir-akhir ini muncul potensi kecurangan. Narasi kecurangan yang selalu digaungkan semata hanya bentuk peringatan kepada aparat dan penyelenggara pemilu agar berlaku adil dan jujur.
"Kita memberi warning kepada petugas, pemerintah, KPU supaya benar-benar jujur dan adil. Intinya kita yakin kalau jujur dan adil siapa pun pemenangnya kita terima," tegas Gus Irfan, sapaan karibnya.
Baca juga: Soal Peretasan, TKN: Kubu Prabowo Panik dan Mengada-ada
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Johnny Plate, menilai kubu 02 sedang panik. Peluang untuk menang menipis. Tidak ada cara lain selain terus menggencarkan seolah ada kecurangan masif di Pilpres 2019.
"Itu wujud dari kepanikan. Jangan panik, ikuti proses demokrasi. Sudah ada undang-undangnya, ada aturannya kalau memang ada yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraannya, ikut aturan undang-undang," tegas Plate.
Sebagai peserta pemilu, semestinya kubu 02 turut bertanggung jawab menjaga legitimasi penyelengara pemilu. Legitimasi kepada KPU akan menghasilkan pemimpin pilihan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
"Penyelenggara pemilu sudah bekerja sungguh-sungguh. Kita bersama-sama jaga kualitasnya, agar menghasilkan pemimpin yang juga disukai oleh rakyat," ungkapnya.
Ancaman kepada lembaga penyelenggara pemilu bukan ciri berdemokrasi. Hal itu mencerminkan calon pemimpin yang otoriter, tak cocok di era demokrasi seperti saat ini.
"Jangan ancam mengancam, kalau ancaman begitu otoritarian mindset. Itu tidak cocok di era demokrasi sekarang," tandasnya.(medcom.id/OL-5)
Persija mempunyai pemain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta di antaranya adalah Stefanus Alua (Papua), Danny Saputra (Depok), Tony Sucipto, Sandi Sute, dan Nugroho Fatchur Rochman.
Osas sudah mengetahuin latar belakang capres 2019 dan tahu siapa yang akan dipilih
Persija berikan kesempatan untuk pemain menggunakan hak suara pada 17 April
United ingin memperkuat lini belakang mereka dan de Ligt dianggap bisa menjadi solusi yang dibutuhkan tim saat ini.
PEMILU 2019 akan segera digelar. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu pun dituntut untuk menyiapkan pesta demokrasi tersebut dengan sebaik mungkin. Persiapan yang matang amat diperlukan.
WAKTU pemilihan presiden/wakil presiden dan anggota legislatif tinggal tiga minggu lagi.
Apakah teror itu terkait dengan penguasa? Apa pula yang seharusnya dilakukan pemerintah agar pers dan rakyat punya jaminan keamanan dan kebebasan?
Presiden Prabowo Gunakan Hak Pilih di Pilkada 2024
Presiden Terpilih, Prabowo Subianto Sapa Masyarakat
Bagaimana dengan kepentingan rakyat yang punya suara berbeda? Siapa saja yang bakal menduduki kursi-kursi menteri atau badan-badan negara yang kian gemuk itu?
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penaikan anggaran dalam rangka meningkatkan gaji guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), PPPK, dan non-ASN.
Didit Hediprasetyo mengambil inspirasi dari beskap Raden Saleh untuk seragam defile itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved