Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irfan Yusuf, mengakui semua narasi potensi terjadinya kecurangan pemilu yang selalu digaungkan kubu 02 bentuk peringatan kepada lembaga penyelenggara pemilu.
"Itu untuk meyakinkan kepada aparat, kepada petugas untuk benar-benar bekerja dengan hasil jujur," kata Irfan Yusuf saat dihubungi, Jumat (12/4).
Cucu KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdhatul Ulama (NU), itu melihat akhir-akhir ini muncul potensi kecurangan. Narasi kecurangan yang selalu digaungkan semata hanya bentuk peringatan kepada aparat dan penyelenggara pemilu agar berlaku adil dan jujur.
"Kita memberi warning kepada petugas, pemerintah, KPU supaya benar-benar jujur dan adil. Intinya kita yakin kalau jujur dan adil siapa pun pemenangnya kita terima," tegas Gus Irfan, sapaan karibnya.
Baca juga: Soal Peretasan, TKN: Kubu Prabowo Panik dan Mengada-ada
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin, Johnny Plate, menilai kubu 02 sedang panik. Peluang untuk menang menipis. Tidak ada cara lain selain terus menggencarkan seolah ada kecurangan masif di Pilpres 2019.
"Itu wujud dari kepanikan. Jangan panik, ikuti proses demokrasi. Sudah ada undang-undangnya, ada aturannya kalau memang ada yang merasa dirugikan dalam penyelenggaraannya, ikut aturan undang-undang," tegas Plate.
Sebagai peserta pemilu, semestinya kubu 02 turut bertanggung jawab menjaga legitimasi penyelengara pemilu. Legitimasi kepada KPU akan menghasilkan pemimpin pilihan rakyat sesuai dengan amanat konstitusi.
"Penyelenggara pemilu sudah bekerja sungguh-sungguh. Kita bersama-sama jaga kualitasnya, agar menghasilkan pemimpin yang juga disukai oleh rakyat," ungkapnya.
Ancaman kepada lembaga penyelenggara pemilu bukan ciri berdemokrasi. Hal itu mencerminkan calon pemimpin yang otoriter, tak cocok di era demokrasi seperti saat ini.
"Jangan ancam mengancam, kalau ancaman begitu otoritarian mindset. Itu tidak cocok di era demokrasi sekarang," tandasnya.(medcom.id/OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
PRESIDEN Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas di Kertanegara, Jakarta, Jumat (27/2) dengan menteri Kabinet Merah Putih setelah melakukan kunjungan luar negeri ke AS
Seskab Teddy Indra Wijaya mengumumkan kenaikan insentif guru honorer menjadi Rp400 ribu dan tunjangan non-ASN Rp2 juta di era Prabowo. Cek detailnya.
Dubes Rusia Sergei Tolchenov hormati keputusan Presiden Prabowo gabung Board of Peace (BoP) Gaza, namun ungkap alasan Rusia tak ikut serta. Cek faktanya.
Selama ini, hubungan Indonesia dan Uni Emirat Arab memang berkembang pesat, terutama pada sektor energi, infrastruktur, dan proyek-proyek pengembangan ekonomi baru.
Dalam kunjungan kerjanya ke Uni Emirat Arab, Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Bahr, Kamis (26/2).
Setibanya di Bandara Presidential Flight pukul 18.00 waktu setempat, kehadiran Presiden langsung disambut hangat oleh perwakilan warga Indonesia yang bermukim di sana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved