Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) membantah ada surat suara yang telah dihitung di luar negeri karena proses pemilu telah memiliki waktu dan mekanisme yang jelas.
"Tidak, perhitungan surat suara itu dilakukan nanti pada tanggal 17 (April 2019)," katanya dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Calon Presiden Nomor Urut 01 Jokowi di Hotel Bhumi Wiyata Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (11/4).
Baca juga: TKN Apresiasi Langkah KPU Laporkan Hoaks Server KPU Ke Polisi
Jokowi menegaskan bahwa mekanisme pemilu harus diketahui dengan penghitungan yang berjenjang. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tidak ada pihak yang menuduh telah terjadi kecurangan.
"Mekanisme itu harus tahu. Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, dihitung juga belum," katanya.
Jokowi mencontohkan, jika terjadi kecurangan di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, hingga kabupaten sangat mudah untuk menjejaknya. Apalagi kini anak-anak muda sudah banyak yang mengembangkan aplikasi khusus misalnya untuk memantau dan mengawal hasil penghitungan suara.
"Kalau ada yang curang di TPS mana, kalau ada yang curang di kecamatan mana, kalau curang di kabupaten mana, gampang sekali ngitungnya. Hitungannya berjenjang kok, semua masyarakat, semua anak muda yang memiliki aplikasi bisa dicek itu. Bisa ngecek semuanya," katanya.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat di Tanah Air untuk menyalurkan hak pilih sekaligus mengawal hasilnya. "Oleh sebab itu. seluruh rakyat saya ajak semua untuk melihat TPS, hasilnya dijepret, jadi kalau nanti ada yang curang gampang carinya," kata Jokowi. (Ant/OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved