Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan turut memantau perkembangan kasus yang melibatkan anggota DPR asal Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Bowo mengatakan bahwa ia mendapat perintah menyiapkan 400 ribu amplop serangan fajar oleh Nusron Wahid.
Nusron Wahid diketahui merupakan Ketua Korbid Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan Golkar.
Bawaslu mengatakan akan bertemu langsung dengan KPK. Salah satunya untuk membahas perihal kasus Bowo Sidik tersebut. Pertemuan akan dilakukan oleh pimpinan Bawaslu dan KPK pada Kamis, (11/4).
"Iya akan bertemu KPK besok, (11/4), jam 2 siang," ujar Komisioner Bawaslu, M. Afifuddin, ketika dihubungi, Kamis, (10/4).
Baca juga: Bowo Diminta Nusron Siapkan Ribuan Amplop
Afiffuddin mengatakan pertemuan juga akan dilakukan untuk membahas mengenai upaya pencegahan praktik politik uang saat pelaksanaan pemilu sudah semakin dekat. Ia mengatakan mengapresiasi upaya KPK yang turut berupaya menghentikan praktik korupsi dan politik uang.
"Ini jadi pengingat bahwa praktik politik uang masih ada. Kami akan koordinasi lanjutan dengan KPK untuk pencegahannya," tutup Afif.
Seperti diketahui, Bowo Sidik ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dari Marketing Manager PT Humpuss Kimia Transportasi (HTK) Asty Winasti. Ia diduga menerima suap dari Asty lewat seseorang bernama Indung dengan jumlah sekitar Rp1,5 miliar dalam 6 kali pemberian dan Rp89,4 juta yang disita saat OTT terhadap Bowo.
Ia menyebut nama Nusron Wahid sebagai sosok yang memintanya menyiapkam amplop serangan fajar saat menjalani pemeriksaan di KPK. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved