Tolak Delegitimasi, Gerakan Suluh Kebangsaan Dukung KPU

GERAKAN Suluh Kebangsaan memberikan dukungan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja secara profesional dan indenpenden dalam melakukan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Suluh Kebangsaan diketuai oleh Mahfud MD bersama 24 tokoh lainnya memberikan pernyataan sikap ke KPU.

"Kami mendukung KPU sepenuhnya untuk terus bekerja secara independen seperti sekarang, profesional dan transparan. Kami menolak setiap upaya dan tudingan yang akan mendelegitimasi kinerja KPU dan hasil pemilu tanpa bukti-bukti yang sah," ujar Mahfud MD di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/4).

Delegitimasi kepada KPU, kata Mahfud, salah satunya membuat framing bahwa KPU tidak profesional, tidak netral dan bisa diintervensi oleh pemerintah. Lalu beredar hoaks soal server KPU yang sudah disetting untuk memenangkan salah satu paslon dan hoaks tujuh kontainer surat suara.

"Beberapa berita hoaks yang beredar itu yang bertendensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Pemilu. Tanpa mengesampingkan kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, menurut kami instrumen hukum dan kelembagaan pemilu sekarang ini sudah cukup menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang baik," tegas Mahfud.

Baca juga: Hoaks Server KPU Berpotensi Delegitimasi Pemilu 2019

Dalam kesempatan yang sama, istri mantan presiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah Wahid, menilai kinerja KPU sudah baik dan bekerja sesuai ketentuan aturan. Ia yang juga menjadi anggota Suluh Kebangsaan, mengingatkan kepada KPU untuk menyiapkan antisipasi segala kemungkinan yang terjadi mengenai hasil pemungutan suara.

"Kami mendukung apa yang telah dilaksanakan KPU, tapi KPU juga sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi seperti itu dan mengantisipasi. Oleh karena itu bisa disiapkan dari sekarang," tandasnya.(OL-5)