KPU Minta Modus Pembagian Asuransi dan E-Money Dilawan

KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan merespons soal laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang menyebut ada modus baru dalam praktik politik uang yang dilakukan peserta Pemilu 2019. Modus baru tersebut dengan membagikan asuransi kecelakaan dan uang elektronik (e-money) untuk calon pemilih.

"Sudah menjadi komitmen kita semua bahwa politik uang adalah perilaku antidemokrasi. Ujung tombak secara kelembagaan itu memang wewenangnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Itu harus dilawan dan memerangi bersama-sama (politik uang)," ungkap Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Senin (8/4).

KPU, katanya sudah melakukan sosialisasi kepada pemlih dalam rangka memerangi politik uang. Untuk itu, KPU bersama KPK bekerja sama membuat program atau kegiatan untuk sosiliasasi kepada pemilih.

"Kami sepakat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa politik uang adalah cikal bakal korupsi. Oleh karena itu, harus dilawan dengan pendidikan karena ini akan berorientasi pada jangka panjang. Politik uang jangan dianggap lumrah. Kalau kita juga melakukan praktik politik uang sama artinya dengan menyemangati cikal bakal korupsi," tegas Wahyu.

Baca juga: PPATK Temukan Transaksi Dana Kampanye tidak Wajar

KPU, jelas dia, memiliki jargon yakni pemilih berdaulat negara kuat. Menurut Wahyu, makna dari jargon itu ialah pemilih berdaulat artinya punya kemerdekaan dalam hak politik. Dalam memilih itu tidak dipengaruhi oleh politik uang, tidak dipengaruhi oleh politisasi SARA. Pun tidak dipengaruhi oleh hoaks.

"Itu esensi yang terus kita tumbuh kembangkan melalui sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih," pungkas Wahyu. (X-15)