Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
DIREKTUR Eksekutif Indidota Danis T Saputra menyebut penerapan politik identitas di Indonesia dipastikan tidak bisa memenangkan kontestasi pesta demokrasi. Secara politik masyarakat sangat dewasa, serta mampu mengidentifikasi dirinya sebagai masyarakat nasionalis dan religius.
"Ini sekaligus memberikan pelajaran politik kepada seluruh partai politik dan politisi bahwa politik identitas apa pun namanya, ya harus mengedepankan kompromisme nasionalis, agama, sosialis, yang menyatu dan menciptakan kebersamaan. Itulah yang menjadi warna," ujarnya.
Danis mengemukakan hal itu di sela-sela acara rilis survei nasional bertajuk 'Prediksi Pemilu 2019 dan Perilaku Pemilih Muslim di Indonesia', di Jakarta, Senin (8/4).
Menurut dia, maraknya politik identitas keislaman ternyata tidak berbanding lurus dengan elektabilitas partai Islam.
"Yang kami lihat justru elektoral efek atau intensif elektoral lebih banyak masuk atau dinikmati lembaga-lembaga keagamaan Islam, semisal Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan organisasi lainnya. Kenapa? Karena itu diakibatkan isu-isu yang muncul bukan parpol, tapi lebih pada organisasi keagamaan."
Baca juga: Hari ini Pemilih di Luar Negeri Bisa Nyoblos di TPS setempat
Ia tidak memungkiri saat ini muncul kekhawatiran masyarakat terkait politik keagamaan Islam. Bahkan, banyak pula parpol atau kandidat tertentu menggunakan identitas keagamaan, khususnya Islam sebagai sebuah 'komoditas' politik.
Menurut dia, pada satu sisi agama sebetulnya mampu mendorong partisipasi politik. Hasil survei Indodata menyebutkan sekitar 99% masyarakat menyatakan siap dan ingin memilih pada Pemilu 2019. Artinya, pada saat yang sama agama mampu mendorong perilaku pemilih politik yang terbuka.
"Tapi pada saat lain ada kekhwatiran ketika agama menjadi komoditas politik maka agama mampu menjadi potensi laten untuk memecah belah, disintegrasi, yang kemudian ini berdampak sangat masif dan merugikan bagi perkembangan Indonesia di masa yang akan datang," katanya.
Berdasarkan hasil survei Indodata, pemilih muslim dengan potensi suara mencapai 86% di Indonesia justru sangat plural. Suara para pemilih muslim juga terbagi secara merata pada dua paslon capres-cawapres, walaupun realitasnya ada pemilih yang lebih banyak memilih salah satu kandidat.
"Ini membuktikan bahwa pemilih muslim di Indonesia adalah moderat dan terbuka. Kami juga menanyakan apakah Anda setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia? 50% mengatakan setuju. Bahkan, pada 2019 hampir 80% mengatakan mereka setuju dengan demokrasi," pungkasnya. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved