Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA untuk menggiring opini pelaksanaan pemilihan presiden kali ini akan penuh kecurangan hingga menyebabkan paslon kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah, terus masif digaungkan.
Mulai dari isu penggelembungan suara, penyebaran hasil survei abal-abal bahwa elektabilitas Prabowo mengungguli Jokowi hingga memproduksi hoaks terkait netralitas KPU dengan mengatakan adanya server KPU yang sudah diatur memenangkan Jokowi.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan adanya hoaks yang menyerang KPU menjadi bukti kubu Prabowo-Sandiaga sebenarnya panik.
"Mereka sengaja mengada-ada bahwa pihaknya hanya kalah jika dicurangi. Padahal, tanpa dicurangi pun mungkin mereka sudah kalah. Sehingga terciptalah konstruksi kecurangan atau dicurangi yang sengaja dibuat buat oleh mereka," kata Lukman Edy di Jakarta, Minggu (7/4).
Baca juga: Soal Peretasan, TKN : Menuduh Tanpa Bukti Itu Mematikan Demokrasi
Hal ini, lanjut Lukman Edy, telah terbaca oleh masyarakat. Sehingga anggota masyarakat tidak percaya dan tidak setuju terhadap narasi yang dikembangkan paslon 02.
"Tambahan lagi berbagai pihak telah melaporkan hoaks yang di produksi kubu paslon 02. Terakhir Polisi juga tengah memproses hoaks server KPU ini," ujar politikus PKB itu.
Ketimbang terus melontarkan hoaks, Lukman berharap kubu paslon 02 mempersiapkan para pendukung Prabowo-Sandiaga menerima kekalahan mereka pada pilpres 17 April mendatang.
"Tidak perlu mendorong-dorong people power atau mengerahkan emak-emak untuk menjaga TPS. Lebih baik beri penyadaran bahwa pilpres adalah ajang 5 tahunan dan perjuangan bisa dilanjutkan dengan mengawal kubu yang menang agar memerintah dengan baik," tandasnya.(RO/OL-5)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Hingga saat ini, BGN belum menyusun maupun membahas petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran program MBG dalam kondisi pembelajaran jarak jauh.
KABAR bohong atau hoaks mengenai pemberlakuan penguncian wilayah (lockdown) di Kent, Inggris, mulai Mei 2026 akibat wabah meningitis, beredar luas di media sosial.
Meta sebagai pemilik platform dianggap tidak berusaha untuk melakukan moderasi konten.
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah cepat Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya dalam meluruskan hoaks dan disinformasi sebagai respons krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Polisi meluruskan kabar viral pengamen membawa mayat di Tambora, Jakarta Barat. Karung tersebut dipastikan berisi seekor biawak.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digitalĀ
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved