Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
UPAYA untuk menggiring opini pelaksanaan pemilihan presiden kali ini akan penuh kecurangan hingga menyebabkan paslon kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kalah, terus masif digaungkan.
Mulai dari isu penggelembungan suara, penyebaran hasil survei abal-abal bahwa elektabilitas Prabowo mengungguli Jokowi hingga memproduksi hoaks terkait netralitas KPU dengan mengatakan adanya server KPU yang sudah diatur memenangkan Jokowi.
Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi Ma'ruf Amin, Lukman Edy, mengatakan adanya hoaks yang menyerang KPU menjadi bukti kubu Prabowo-Sandiaga sebenarnya panik.
"Mereka sengaja mengada-ada bahwa pihaknya hanya kalah jika dicurangi. Padahal, tanpa dicurangi pun mungkin mereka sudah kalah. Sehingga terciptalah konstruksi kecurangan atau dicurangi yang sengaja dibuat buat oleh mereka," kata Lukman Edy di Jakarta, Minggu (7/4).
Baca juga: Soal Peretasan, TKN : Menuduh Tanpa Bukti Itu Mematikan Demokrasi
Hal ini, lanjut Lukman Edy, telah terbaca oleh masyarakat. Sehingga anggota masyarakat tidak percaya dan tidak setuju terhadap narasi yang dikembangkan paslon 02.
"Tambahan lagi berbagai pihak telah melaporkan hoaks yang di produksi kubu paslon 02. Terakhir Polisi juga tengah memproses hoaks server KPU ini," ujar politikus PKB itu.
Ketimbang terus melontarkan hoaks, Lukman berharap kubu paslon 02 mempersiapkan para pendukung Prabowo-Sandiaga menerima kekalahan mereka pada pilpres 17 April mendatang.
"Tidak perlu mendorong-dorong people power atau mengerahkan emak-emak untuk menjaga TPS. Lebih baik beri penyadaran bahwa pilpres adalah ajang 5 tahunan dan perjuangan bisa dilanjutkan dengan mengawal kubu yang menang agar memerintah dengan baik," tandasnya.(RO/OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved