Kikis Habis Angka Golput

BERBAGAI upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi warga agar ikut memberikan suara pada Pemilu 17 April. Upaya-upaya itu diharapkan juga mampu mengurangi jumlah golput akibat kendala administrasi.

Mahkamah Konstitusi (MK), misalnya, telah mengeluarkan keputusan yang memperpanjang batas waktu pengurusan pindah memilih bagi warga yang ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 hingga 10 April atau H-7 jelang pemungutan suara digelar.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, berharap keluarnya keputusan MK itu akan mendorong masyarakat untuk lebih proaktif datang dan merekam KTP-E sebagai syarat pencoblosan.

"Syaratnya dari MK kan harus dengan KTP-E dan suket (surat keterangan) bukti sudah merekam, makanya ayo masyarakat taati putusan MK. Yang belum merekam, silakan datang," kata Zudan ketika dihubungi, kemarin.

Zudan menjelaskan, petugas di daerah hingga 17 April juga bekerja setiap hari tanpa libur untuk melayani masyarakat yang ingin merekam KTP-E. Pihaknya juga akan menjemput bola di daerah yang warganya banyak belum merekam KTP-E. "Tinggal sekitar 3 jutaan atau sekitar 1,7%. Paling banyak di Papua dan Papua Barat," kata Zudan.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, mengatakan akan merumuskan lebih lanjut soal syarat perpindahan memilih. Ditegaskannya, putusan MK membatasi hanya untuk pemilih dengan kondisi tertentu.

Ketua KPU Jakarta Barat, Cucum Sumardi, membenarkan banyak yang datang ke kantornya untuk mengurus pindah memilih. "Setelah putusan MK itu keluar, dalam sehari kami melayani hingga 30 orang yang mengurus pindah memilih," ujarnya.

Di sisi lain, upaya menarik minat masyarakat agar ikut mencoblos juga terus digencarkan. Komite Ormas Katolik Peduli Pemilu misalnya menggelar Millenial Festive yang diisi sajian musik tari.

"Menurut saya, sayang bangat  kalau golput karena hak kita sebagai milenial sudah boleh ikut menentukan masa depan bangsa," kata Ketua Millenial Festive, Margareta Astamat.

Organisasi Koalisi Perempuan Indonesia membuat simulasi pencoblosan di GOR Bulungan, Jakarta, kemarin.

Mereka mengajak kaum perempuan untuk menggunakan hak memilih.
 
Kendala teknis
Sejumlah warga mengalami kendala teknis dalam upaya pindah tempat memilih. "Saya baru tahu kalau bisa pindah tempat memilih dengan syarat mengurus formulir A5, tetapi sudah terlambat," ungkap Yusuf, 32, asal Bandung.

Warga lainnya ialah Kiki Andianto, 24, asal Jakarta. Ia menyayangkan minimnya sosialisasi dari KPU soal syarat mengurus pindah memilih.

Peneliti senior di Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi, memperkirakan kemungkinan jumlah golput pada Pilpres 2019 sebesar 29-30%. Dia lalu berharap KPU bekerja maksimal mengatasi hambatan administratif untuk mengurangi jumlah itu.

Menurut dia, golput yang bisa diatasi hanyalah yang muncul karena alasan teknis penyelenggaraan, seperti tidak mendapatkan pemberitahuan memilih, tidak terdaftar atau tidak bisa pindah memilih.  (*/Ins/Mal/LD/RF/AU/X-11)