Korupsi Gerogoti Elektabilitas Golkar

PENAHANAN terhadap tiga kader Golkar, yakni Bowo Sidik Pa­ngarso, Markus Nari, dan I Ke­tut Sudikerta diprediksikan menurunkan elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu pada Pileg 2019.

Oleh karena itu, pimpinan par­tai itu harus mengambil si­kap jika ingin memperbaiki tingkat keterpilihan pada pesta demokrasi nanti.

Hal itu dikemukakan oleh pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

“Melemahnya elektabilitas Golkar paling besar dipengaruhi kasus korupsi walaupun memang Golkar biasanya imun terhadap praktik korupsi,” kata Ujang.

Sebelumnya, elite Golkar yang bertekuk lutut di tangan KPK ialah Setya Novanto, Idrus Marham, Eni Maulani Saragih, dan Fayakhun Andriadi. Menurut Ujang, kenyataan itu bakal menyulitkan gerak partai yang kini dipimpin Airlangga Hartarto untuk menggeser Gerindra dari posisi dua besar.

“Banyak informasi dan sentimen negatif terhadap Golkar. Golkar mungkin berada di posisi ketiga sangat rasional. Kenapa? Karena biasanya partai yang ter­­kena kasus korupsi pasti ja­­tuh (anjlok elektabilitasnya),” ujar Ujang.

Survei Charta Politika pada kurun 19-25 Maret 2019 menun­jukkan elektabilitas Golkar men­­capai 11,3%, sedangkan PDIP 25,3% dan Gerindra 16,2%. Dua partai terakhir disebut-se­­but menikmati efek ekor jas (coattail effect) dalam perhelat­an pemilu kali ini.

Pergunjingan
Kasus suap yang menerpa ca­leg Golkar di Dapil 2 Jateng, Bowo Sidik Pangarso, masih ra­­mai menjadi pergunjingan warga di Demak, Jepara, dan Kudus. Bowo maju menjadi caleg Golkar untuk DPR mewakili konstituen di ketiga daerah tersebut.

“Sejak terbongkarnya kasus Bowo, beberapa caleg DPRD kabupaten dan provinsi tidak pernah lagi menghubungi saya. Sebelumnya mereka kerap ke rumah minta dicarikan suara dengan imbalan Rp150 ribu-Rp200 ribu,” ungkap Bambang, anggota tim pemenangan caleg Golkar dari Demak.

Pengurus Partai Golkar Demak pun enggan menanggapi ka­sus ini. Mereka memilih ber­­konsentrasi untuk meraih suara besar di Pemilu 2019. Pada pe­­milu mendatang, mereka di­­targetkan meraup suara 20% di Dapil 2 Jateng.

“Ketum DPP Golkar saat di De­­mak Februari lalu menarget­­kan penaikan perolehan suara,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak, Nur Wahid.

KPK membenarkan telah mengidentifikasi beberapa pemberi suap kepada Bowo selain PT Humpus Transportasi Kimia (HTK). Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dari total uang yang disita KPK dari Bowo sebesar Rp8 miliar, suap dari PT HTK sebesar Rp1,5 miliar. Sisanya sekitar Rp6,5 miliar dari pihak lain.

“Kami menduga ada tujuh ka­li pemberian dari PT HTK kepada Bowo. Kami juga menduga ada pemberi lain. Sekitar Rp6,5 miliar uang yang kami sita dari amplop sedang ditelusuri lebih lanjut. Namun, KPK sudah mengidentifikasi siapa saja pi­­hak-pihak itu,” ungkap Febri, ke­marin.

Kemarin, Bowo menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Indung dan seorang pemberi lain.

Dalam pemeriksaan ketiga kali ini pihak KPK mendalami bagaimana proses saat MoU itu disetujui, termasuk bagaimana komunikasinya. KPK menduga PT HTK dalam prosesnya berupaya mendekati dan meminta tolong Bowo agar kerja sama itu berlangsung mulus.

Menurut Febri, penyidik mendalami hal itu termasuk deal dan besaran fee yang diterima Bowo. (Dro/AS/Ant/X-3)