Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bowo Sidik Pangarso, tersangka penerima suap kerja sama pelayaran pengangkutan diduga menerima suap dari berbagai sumber.
“Hasil pemeriksaan sementara tidak semua (suap yang diterimanya) berasal dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), tetapi kepastian semua itu masih dalam pengembangan penyidik,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3) malam.
Dalam kasus itu, Bowo Sidik Pangarso dan Indung diduga sebagai penerima suap, sedangkan pemberi suap diduga bernama Asty Winasti. Dalam konstruksi perkara, dijelaskan awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal antara PT HTK dan PT Pupuk Indonesia sudah dihentikan.
“Namun, ada upaya agar kapal PT HTK dapat kembali digunakan untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal itu, PT HTK meminta bantuan anggota DPR Bowo,” ujar Basaria.
Pada 26 Februari 2019 ditandatangani MoU antara PT Pilog (Pupuk lndonesia Logistik) dan PT HTK. Satu hal yang disepakati ialah kapal milik PT HTK digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.
Bowo diduga menerima fee dari PT HTK atas biaya angkut, yakni US$2 per metrik ton. Diduga telah terjadi enam kali pemberian (fee) sebesar Rp221 juta dan US$85.130.
Uang yang diterima Bowo diduga telah diubah menjadi pecahan Rp20 ribu-Rp50 ribu seperti ditemukan KPK dalam beberapa amplop.
Penyerahan uang diduga merupakan realisasi penerimaan ketujuh. Indung diduga merupakan suruhan Bowo yang menerima uang dari Asty Rp89,4 juta, Rabu (27/3) di kantor PT HTK. Dari tangan Indung, KPK menyita uang dalam amplop cokelat.
Kepala Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, menegaskan pihaknya tidak menjalin kerja sama dalam bentuk apa pun dengan PT HTK yang tertangkap KPK, Rabu (27/3).
“Kerja sama meliputi perjanjian sewa kapal khusus amoniak. Kapal itu digunakan tidak hanya mengangkut barang dari Pupuk Indonesia. Kontrak yang terjadi hanya sesekali. Distribusi pupuk tidak terganggu dengan peristiwa ini,” ujar Wijaya.
Untungkan caleg lain
Mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Demak, Budi Ahmadi, mengatakan, sejak Pemilu Legislatif 2014 Bowo Sidik Pangarso dikenal sebagai raja taburan (serangan fajar) dengan uang di dalam amplop sebesar Rp20 ribu.
Uang itulah yang sangat dinanti-nantikan oleh para pendukungnya.
“Saya dengar target perolehan suara dia pada Pileg 2019 sebanyak 100 ribu atau naik dari Pileg 2014 sejumlah 66.909 suara,” ungkap Budi.
Meskipun Bowo Sidik Pangarso aktif berorganisasi, lanjut Budi, namanya tidak banyak dikenal di tingkat bawah.
Namun, menjelang Pileg 2014, nama Bowo melejit cepat setelah timnya bekerja.
“Saya kaget dan warga di Dapil 2 Jateng yang meliputi Demak, Jepara, dan Kudus juga demikian karena tidak menyangka uang taburan itu didapat dengan cara demikian,” kata Budi Ahmadi.
Dengan tertangkapnya Bowo, Budi memprediksi akan mengubah konstelasi persaingan di Dapil 2 Jateng karena suara yang sebelumnya terhimpun ke Bowo bergeser kepada caleg lain.
“Kejadian ini sangat menguntungkan bagi caleg lain karena mereka menampung suara konstituen yang berhamburan,” ujar Budi.
Bowo yang lahir pada 16 Desember 1968 merupakan anggota Fraksi Partai Golkar dengan nomor 272. Sebelum menjadi anggota dewan, Bowo dikenal sebagai aktivis organisasi seperti Majelis Pemuda Indonesia 2011-2014 dan Ketua Kosgoro 1957 Jateng pada 2010-2015. (Pra/AS/Ant/X-3)
SIDANG kasus pemblokiran Jalan Pantura dengan terdakwa dua pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, memasuki babak akhir.
KPK ingatkan artis yang masuk politik untuk belajar tata kelola pemerintahan. Hal ini merespons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang berdalih tidak tahu hukum karena latarbelakang pedangdut
KPK mengungkap perusahaan milik keluarga Fadia Arafiq mendominasi proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan selama 2025.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan barang dan jasa. Fadia ditahan hingga 23 Maret 2026.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel usaha salon, restoran, hingga sejumlah mobil di rumah dinas yang diduga milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
KPK ungkap detail OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq terkait dugaan suap pengadaan 'outsourcing' di Pemkab Pekalongan.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved