Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
USAI menggelar kampanye terbuka ke sejumlah daerah sejak Minggu (24/3), Presiden Joko Widodo memilih beraktivitas di Istana Bogor. Menurut Jokowi, ada sejumlah pekerjaan bersifat administratif yang harus dikerjakan. Itu sebabnya, ia memilih untuk berhenti sejenak dari aktivitas kampanye.
"Menyelesaikan hal-hal yang sifatnya administratif, kan banyak yang harus ditandatangani. Dari pagi kerjaanya itu," ujarnya ketika ditemui seusai Jokowi salat Jumat di Masjid Baitussalam, Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/3).
Baca juga: Jokowi Lebih Berpengalaman Ketimbang Prabowo Soal Pertahanan
Jokowi melakukan salat Jumat ditemani Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Teten Masduki.
Pada kampanye terbuka pekan ini, Jokowi berkeliling ke Banyuwangi, Jember, Malang, Bali, Banjarmasin, Balikpapan hingga Mamuju.
Setelah debat keempat yang akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3), ia akan bertolak ke Manado dan Makassar guna melanjutkan kampanye terbuka.(OL-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved