Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON wakil presiden nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin tuntas melakukan safari di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Selama tiga hari, Kiai Ma'ruf berkeliling di dua provinsi. Abah--sapaan akrab Kiai Ma'ruf--didampingi sang istri, Wury Estu Handayani dan anak perempuannya, Siti Mamduhah.
Di Jawa Tengah, Kiai Ma'ruf menyambangi Purworejo, Magelang, Wonosobo, dan Temanggung.
Di Yogyakarta, Abah bersilaturahmi dengan para kiai sepuh dan bertegur sapa secara langsung dengan masyarakat Bantul dan Sleman.
Dari perjalanan selama tiga hari ini, Kiai Ma'ruf optimis elektabilitas di dua provinsi itu, mencapai 70%.
"Semangat masyarakat bahkan dari massa besar, dari tokoh-tokoh berbagai komunitas, sampai malam pun juga ada. Jadi makin yakin memang target yang ingin kita capai itu Insha Allah bisa 70%," ujar Kiai Ma'ruf di Hotel Tentrem, DIY, Kamis (28/3) malam.
Baca juga: Jokowi Ajak Pendukung Putihkan TPS di Kaltim
Untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon presiden nomor urut 01, ucap Kiai Ma'ruf, ia akan bergandengan dengan sejumlah ulama dari Nahdlatul Ulama (NU).
Menurut Abah, para ulama NU memiliki ciri khas masing-masing. Di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY, ada kiai 'nyentrik' KH. Ali Sodikhin atau Gus Ali Gondrong, yang dikenal dengan kelompok mafia sholawat.
"Di komunitas kita itu ada tokoh yang punya ciri khas sendiri-sendiri. Di berbagai daerah seperti di sini (DIY), ada Ali Gondrong. Misalnya ada lagi di beberapa daerah seperti Gus Ahmad Muwafiq. Kemudian di Karawang Habib Musthofa Al Jufri. Itu juga punya daya tarik jemaah yang besar," tutur Kiai Ma'ruf.
Kiai Ma'ruf berujar, nama-nama di atas memiliki komunitas masing-masing. Mereka memiliki ciri khas dan punya jemaah yang tidak bisa dibilang sedikit. Pembawaan mereka di tengah masyarakat juga diterima karena bertausiah, menyesuaikan kultur di daerah masing-masing.
"Jadi mereka membawa dengan cara irama yang kemudian cocok dengan kultur yang ada di masyarakat," imbuh Kiai Ma'ruf. (RO/OL-2)
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Laporan pengaduan akan terus menumpuk dan berpotensi menghambat kinerja pengawasan KY.
Hingga akhir 2025 terdapat kekosongan 10 formasi hakim, masing-masing empat di kamar pidana, satu di kamar perdata, tiga di kamar TUN pajak, serta dua Hakim Adhoc HAM.
Maqdir pun mempertanyakan relevansi keterangan Liyanto, yang dinilai tidak mengetahui secara langsung tujuan pengiriman dana yang dipersoalkan dalam dakwaan.
Total ada lima kasus yang diurus, yakni sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur, Depok, Sumedang, Menteng, serta Samarinda.
KPK sudah menyita sejumlah aset milik Nurhadi. Barang-barang itu dipakai untuk pembuktian dan pemulihan kerugian negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved