Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut 01, Joko Widodo, kembali mengingatkan masyarakat Kalimantan Barat untuk tidak mudah terpecah belah akibat Pemilu 2019 ini, mengingat banyak informasi bohong yang semakin banyak beredar di tengah masyarakat, menjelang Pemilu tersebut.
"Saya minta masyarakat Kalbar yang hadir di sini bisa ikut membantu meluruskan berbagai informasi bohong yang beredar di tengah masyarakat menjelang Pemilu ini. Banyak informasi hoaks yang beredar di tengah masyarakat yang perlu kita luruskan," kata Jokowi, saat menyampaikan orasi dalam kampanye terbukanya di Kalbar, Rabu (27/3).
Baca juga: Jokowi Optimistis Raih 60% Suara
Jokowi menjelaskan, beberapa informasi hoaks yang beredar dan gencar disampaikan sejumlah pihak terhadap dirinya, jelas bisa memberikan pengaruh buruk kepada masyarakat.
"Ada yang bilang, jika saya kembali jadi presiden, maka azan di masjid akan dihilangkan, dan itu jelas bohong. Kemudian ada juga yang bilang, jika saya jadi presiden lagi, maka akan mengesahkan UU pernikahan sesama jenis dan jelas itu juga bohong," tuturnya.
Kemudian, lanjutnya, ada juga yang mengatakan jika dirinya kembali menjadi presiden, maka pendidikan agama akan dihapus dalam mata pelajaran siswa.
"Hari-hati, informasi ini jelas untuk menjatuhkan dan itu jelas keliru, sama sekali tidak benar. Karena kita harus melihat pada kenyataan ada saat ini, apakah mengarah kesana," katanya.
Menurutnya, apa yang dilontarkan sebagian pihak terkait informasi untuk menjatuhkannya tersebut jelas merupakan cara berpolitik yang tidak beretika karena menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawannya.
"Makanya saya minta semua yang ada disini bisa dan berani untuk meluruskan hal itu, karena semua itu jelas tidak benar dan tidak akan pernah terjadi," kata Jokowi.
Baca juga: Panelis dan Moderator Janji tak Bocorkan Pertanyaan Debat
Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengingatkan kepada masyarakat Kalbar agar hati-hati, jangan sampai gara-gara beda pilihan dalam pemilihan bupati/wali kota kita berkelahi dengan tetangga, gara-gara pemilihan gubernur, jadi bermusuhan dengan saudara sendiri.
"Gara-gara Pilpres, kita bermusuhan dengan rekan-rekan kita dan ini yang harus kita hindari," kata Jokowi.
Menurutnya, semua pihak harus bersama-sama menyuseskan pelaksanaan pilkada dan Pemilu di negara ini, demi kebaikan bangsa ini ke depan. Dia mengatakan, hal yang paling utama dalam bangsa ini adalah semangat persatuannya, sehingga jangan sampai semangat persatuan tersebut terpecah belah gara-gara pesta demokrasi," tuturnya. (Ant/OL-6)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved