Headline

RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian

Fokus

Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.

JPU Hadirkan 6 Saksi di Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet

Ferdian Ananda Majni
26/3/2019 09:51
JPU Hadirkan 6 Saksi di Sidang Lanjutan Ratna Sarumpaet
Ratna Sarumpaet(MI/BARY FATHAHILAH)

PENGADILAN Negeri (PN) Jakarta Selatan melanjutkan sidang perkara berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet, Selasa (26/3). Agenda sidang yakni menghadirkan sejumlah saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memperkuat dakwaan.

JPU menyiapkan sejumlah saksi yang mendengar dan mengalami untuk pembuktian terhadap dakwaan Ratna Sarumpaet. Saksi yang dihadirkan yakni penyidik Polda Metro Jaya dan beberapa pihak dari RS Bina Estetika

"Persiapan sesuai agenda, para saksi dan alat buktinya,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Selatan Supardi saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).

Supardi menjelaskan kehadiran dan keterangan saksi termasuk alat bukti akan memperkuat dakwaan tindak pidana yang telah dilakukan Ratna Sarumpaet.

"Mengungkapkan yang dia ketahui, dia dengar, dan dia alami. Kalau misalnya dari rumah sakit ada apa di sana. Hal itulah yang menjadi alat bukti lainya,” sebutnya.

Baca juga: Sidang Ratna Sarumpaet Kembali Digelar Hari Ini

Sidang Ratna akan dipimpin Ketua Hakim Joni dengan wakil anggota Krisnugroho dan Mery Taat Anggarasih. Joni diketahui merupakan Wakil Ketua PN Jakarta Selatan.

Ratna ditahan setelah ditangkap di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada 4 Oktober 2018 lalu. Saat itu, Ratna berencana terbang ke Cile.

Ratna menjadi tersangka karena menyebarkan informasi bohong dengan mengaku dianiaya sejumlah orang saat berada di Bandara Husen Sastranegara Bandung, Jawa Barat pada 21 September 2018.

Namun, polisi menemukan fakta lain bahwa pada tanggal itu, Ratna sedang dirawat usai operasi plastik di Jakarta.

Atas kebohongannya, Ratna dijerat Pasal 14 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 juncto Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ia terancam hukuman 10 tahun penjara. (OL-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya