Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan pengamatannya terhadap hari pertama pelaksanaan kampanye rapat umum, Minggu (24/3).
Menurut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, kedua paslon sama-sama melakukan pelanggaran saat kampanye rapat umum.
"Ya kita lihat bahwa dari catatan, kedua paslon sama-sama melakukan beberapa hal yang dilarang, tidak patuhlah. Misalnya masih ada anak-anak di dalam kampanye. Padahal itu kan tidak sesuai dengan komitmen kita," ungkapnya saat dihubungi, Senin (25/3).
Selain itu, Bawaslu juga menemukan pelanggaran lainnya yaitu masih ada penggunaan fasilitas negara saat kampanye rapat umum berlangsung.
"Ada beberapa pejabat yang menggunakan mobil pemerintah. Kemudian ada ASN yang terlibat dan hadir saat kampanye. Kemudian ada kesalahan (penggunaan) alat-alat peraga yang bukan alat peraga parpol," jelas Fritz.
Ia meminta kementrian dan lembaga terkait untuk mengeluarkan perintah tegas kepada ASN agar tidak ikut kampanye rapat umum. Bawaslu meminta agar ASN menjaga netralitas dengan tidak hadir dalam kampanye terbuka.
Baca juga: Kampanye Terbuka Jangan Ada Fitnah
Larangan ASN ikut kampanye ini telah dikeluarkan Badan Kepegawaian Negara (BKN). ASN harus mengikuti asas netralitas sesuai pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.
"Kami kan sudah melakukan pengawasan. Maka kami harapkan ada kerja sama dengan Komitet ASN atau pemerintah juga. Masing-masing kementerian dan lembaga lah untuk mengeluarkan perintah tegas kepada ASN nya. Meskipun hari libur kan tetap punya ASN," ucapnya
Dengan adanya temuan tersebut, Bawaslu daerah segera menindaklanjuti pelanggaran tersebut.
Temuan tersebut berada di Banten dan Manado. Dimana diketahui paslon 01 dan parpol pendukung melakukan kampanye rapat umum di Serang, Banten. Sedangkan paslon 02 dan parpol pendukung berkampanye di Manado dan Makassar.
"Temuannya ini kan di Banten dan Manado. Ya langsung ditindaklanjuti di daerah ya. Sebab terjadi di daerah. Kami minta kepada semua peserta pemilu harus sesuai semuanya sama peraturan yang berlaku," tandasnya.
Rapat umum berlangsung selama 21 hari hingga 13 April. Komisi Pemilihan Umum (KPU) membagi zonasi kampanye rapat umum yang terdiri atas dua zona hasil pembagian dua dari 34 jumlah provinsi. Dengan demikian, tiap-tiap zona terdiri atas 17 provinsi.
Pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin beserta partai politik (parpol) pendukungnya (PDI-P, Golkar, NasDem, PKB, PPP, PSI, PBB, PKPI, Perindo, dan Hanura) akan memulai kampanye rapat umum per 24 Maret 2019 di zona B.
Adapun pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno beserta parpol pendukungnya (Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, Berkarya) akan memulai di zona A pada hari yang sama.
Kedua pasangan akan bertukar zona setiap dua hari sekali. Partai Garuda yang tidak mendukung salah satu pasangan mendapat jadwal awal kampanye di zona B dan setiap dua hari akan berpindah zona kampanye. (OL-2)
inDrive berupaya menjawab tantangan lonjakan permintaan penumpang di Bandung yang belum sepenuhnya diimbangi ketersediaan armada,
Kampanye #PlayMyWay dilakukan sepanjang 2025 dengan berbagai aktivitas yang merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan pengalaman autentik.
Revisi UU Pemilu, pergeseran fokus dari sanksi pidana ke sanksi administratif yang dinilai lebih memberikan efek jera kepada peserta pemilu.
Kampanye di era digital menuntut kreativitas, komunikasi yang lebih terbuka, serta kemampuan membaca karakter pemilih.
BLP Beauty, merek kecantikan lokal yang didirikan oleh Lizzie Parra, bekerja sama dengan Du Anyam, sebuah kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan perempuan
WARGA Jakarta dikejutkan oleh pemandangan tidak biasa pada Jumat, (18/7). Tiga unit mobil sport supercar dengan desain visual mencolok, bersama tiga truk LED bergaya futuristik,
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved