Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
KEGIATAN Presiden Joko Widodo yang rajin menyambangi sejumlah pengerjaan proyek infrastruktur, termasuk jalan tol mendapat nyinyiran dari kubu pendukung capres-cawapres 02, Prabowo-Sandiaga Uno.
Salah satu tokoh pendukungnya yang juga politisi Gerindra Sya'roni meminta Jokowi tidak meremehkan jasa–jasa presiden terdahulu. Jokowi, kata dia. tidak pantas mendegradasi peran presiden pendahulunya. Pasalnya negara ini dibangun secara keberlanjutan.
Sya'roni berpandangan meninjau tol hingga delapan kali bukanlah tugas presiden melainkan pekerjaan seorang mandor.
Menanggapi hal ini, kubu Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf terkesan santai. Mereka malah menilai Gerindra hanya mendegradasi dirinya sendiri dengan nynyirannya.
Baca juga: Jokowi kian Tegas Lawan Fitnah
"Kami melihat Gerindra mendegradasi diri sendiri dengan melontarkan nyinyiran atas kunjungan Jokowi dalam meninjau proyek jalan tol. Jokowi tidak ambil pusing dengan sebutan mandor, karena memang saat meninjau, Jokowi juga merangkap peran mandor, yaitu untuk mengawasi dan memastikan pengerjaan proyek nasional berjalan," ujar anggota TKN Irma Chaniago, Minggu (24/3)
"Sehingga, kami kasihan dengan Gerindra yang seolah menunjukkan pandangan negatifnya atas peran mandor," imbuh politisi Partai NasDem tersebut.
Bukan kali ini saja kubu capres-cawapres 02 bersikap meremehkan orang lain.
Beberapa waktu lalu, capres yang mereka usung Prabowo juga pernah didemo pengemudi ojek online karena dianggap merendahkan profesi itu. Dia juga pernah menghina profesi wartawan yang disebutnya bergaji kecil dan tidak mampu berbelanja di mal. (RO/OL-2)
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved