Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI,Bambang Soesatyo, menegaskan dukungannya kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk senantiasa meremajakan dan memodernisasi alat utama sistem senjata (Alutsista). Itu menurutnya dibutuhkan guna menjaga kedaulatan Indonesia.
"Peningkatan anggaran Kementerian Pertahanan bisa dilihat dari Rp99,8 triliun di APBN 2018 menjadi Rp108,4 triliun di APBN 2019, menjadikan Kementerian Pertahanan sebagai posisi ke-2 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan resminya saat memberikan Kuliah Kerja Pembangunan Nasional (KK Bangnas) Perwira Mahasiswa (Parsis) Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Angkatan 57, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/3).
Besarnya alokasi Kementerian Pertahanan tersebut terbagi lagi menjadi Rp19,067 triliun untuk internal Kementerian Pertahanan, Rp7,961 triliun untuk Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI), Rp47,54 triliun untuk TNI Angkatan Darat, Rp18,25 triliun untuk TNI Angkatan Laut, dan Rp14,33 triliun untuk TNI Angkatan Udara.
Dari berbagai sebaran anggaran, sebanyak 38,87% dialokasikan untuk belanja pegawai, 33,88% untuk belanja barang dan 27,25% belanja modal.
Baca juga : Pembentukan Kogabwilhan Akan Serap Ratusan Perwira TNI Nganggur
Bamsoet mengatakan saat dunia dihadapkan kepada berbagai ketidakpastian. Berbagai perubahan terjadi secara cepat seiring kemajuan informasi teknologi, yang pada akhirnya turut mempengaruhi perubahan sosial budaya, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan.
"Saat negara bertanggung jawab memperkuat Alutsista," ujar Bamsoet.
Sebagai penerima Brevet Kehormatan Hiu Kencana dari TNI AL, Bamsoet mengapresiasi visi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Konsekuensinya, TNI Angkatan Laut harus bisa menjaga kedaulatan dan kekayaan laut dari segala bentuk ancaman, agar berbagai potensi laut dapat dimaksimalkan sebesarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia.
"Agresifitas Tiongkok di sekitar Laut Natuna maupun posisi geografis Indonesia pada jalur ring of fire dunia, merupakan dua hal besar yang harus diwaspadai. Selain itu, TNI AL juga harus bisa mengantisipasi berbagai pelanggaran wilayah oleh kapal-kapal asing yang menyelundupkan narkoba, illegal fishing, illegal logging, imigran gelap, perompakan, maupun pembajakan," ujar Bamsoet. (OL-8)
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya dukung SKB 7 Menteri & Permenkomdigi No 9 Tahun 2026 terkait pembatasan AI instan & medsos bagi anak.
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved