Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin memberikan keterangannya terkait penangkapan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Jumat pagi (15/3). Menurutnya, kasus korupsi yang dilakukan oleh Romahurmuziy merupakan kasus pribadi dan tak ada kaitannya dengan pemilihan presiden (pilpres).
"Pertama, tentu kita harus tetap berpraduga tak bersalah, itu prinsip. Yang kedua, itu saya kira masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan pilpres, jangan sampai ini dikait-kait. Itu pribadi tidak ada hubungannya sama pilpres," ujar Ma'ruf saat ditemui di kediamannya di Jl. Situbondo, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/3).
Ma'ruf pun berpesan kepada masyarakat agar dapat memilah antara kasus pribadi para tokoh politik agar tak melulu mengaitkannya dengan pilpres.
"Masyarakat harus bisa membedakan antara personal kemudian kepentingan kepentingan, kita pilpres jadi jangan pilpres dikaitkan dengan urusan pribadi", pungkas Ma'ruf.
Baca juga: Kasus Rommy Terkait Jual Beli Jabatan di Kemenag
Terakhir, Ma'ruf juga membantah pernyataan yang menganggap penangkapan Romahurmuziy sebagai kegagalan dalam kubu pasangan calon (paslon) Jokowi-Ma'ruf. Sebaliknya, beliau mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan kemajuan dalam hal pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Saya kira tidak nyambung itu, justru pemberantasan korupsi sekarang makin intens, berarti bukan dulu tidak ada korupsi tapi dulu tidak terdeteksi, tidak terendus. Sekarang korupsi itu karena sistemnya, penangkalannya, pemberantasannya sudah canggih dan serius, makanya selalu bisa ditangkap," tegas Ma'ruf. (OL-4)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan secara rinci kronologi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, pada 5 Februari 2026.
I Wayan Eka ditahan dalam kasus dugaan korupsi pengurusan sengketa lahan di PN Depok.
MENTERI Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan kenaikan gaji hakim tidak serta-merta menghapus seluruh praktik korupsi di lingkungan peradilan, menyusul OTT KPK wakil ketua PN Depok.
SUASANA di Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok Jumat (6/1/2026), tampak sepi satu hari pasca OTT KPK terhadap Wakil Ketua PN Depok Bambang S
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (5/2) malam.
Ketika ditanya detail kasus tersebut, Fitroh mengatakan OTT keenam pada 2026 itu mengenai dugaan suap perkara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved