Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
RUANG Kerja Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dijaga ketat. Ruangan dijaga oleh petugas pengamanan dalam (pamdal) DPR.
Romi menempati ruangan nomor 1501 lantai 15 gedung Nusantara I. Berdasarkan pantauan Medcom.id ada sekitar 5-6 petugas Pamdal yang berjaga-jaga di depan ruangannya.
Belum tampak kedatangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ruang kerja Romi pun belum dipasangi garis segel KPK. Penjagaan ketat dilakukan pascainformasi dugaan tertangkapnya Romi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Jawa Timur.
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Syaifullah Tamliha mengakui ketua umum PPP itu berada di Jawa Timur, Kamis (14/3). Namun, ia belum mengetahui pasti apakah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar Romy.
"Tadi telepon ajudannya, dia bilang Gus Romi sedang di Surabaya," kata Syaifullah saat dihubungi wartawan, Jumat (15/3).
Kata Syaifullah, kini Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani sendiri masih berada di Pekalongan. Secepatnya ia akan kembali ke Jakarta.
"Pak Sekjen Arsul Sani sedang balik mendadak dari Pekalongan ke Jakarta," ucapnya.
Baca juga: Humas Kemenag Jatim Bantah Ada OTT di Wilayah Kantornya
Ia enggan berspekulasi sambil menunggu penjelasan dan konferensi pers dari KPK nanti.
"Kita tunggu penjelasan Pimpinan KPK sore ini," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy). Romy diduga ditangkap karena terlibat praktik korupsi.
"Betul ada giat KPK di Jatim," kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat (15/3).
Romy saat ini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Polda Jatim. "Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK di Polda Jatim," ucapnya.
Agus belum menjelaskan lebih lanjut kasus yang menjerat Romi. Detail ihwal penangkapan dan kasus yang melilit Romi akan diumumkan dalam konferensi pers.
"Statusnya akan ditentukan sesuai KUHAP setelah selesai pemeriksaan," ujarnya.
KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari Romi. Kemungkinan hari ini, Romi akan diterbangkan dari Polda Jatim ke ke KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
"Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi," pungkasnya. (Medcom/OL-3)
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Peneliti Perludem, Haykal mengatakan bahwa aturan ini penting agar sistem kepartaian tidak terjebak dalam pola kartel.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menekankan pentingnya kejelasan tindak lanjut setelah pemeriksaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan.
ANGGOTA Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini minta keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau (Board of Peace) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump takdisalahartikan
Negara tidak boleh membiarkan praktik perparkiran yang menempatkan rakyat sebagai pihak paling lemah dan selalu menanggung risiko.
Status kepegawaian yang diperoleh pegawai SPPG sejatinya merupakan titik ideal bagi para pekerja di Indonesia dan seharusnya menjadi contoh dalam sistem ketenagakerjaan
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved