Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBENTUKAN Dewan Pengawas Terorisme menjadi hal penting yang harus dilakukan untuk memaksimalkan peran UU Anti Terorisme. Saat ini, proses pembentukan masih berada pada tahap menunggu pembahasan di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau pada Komisi III dan Baleg agar segera menyelesaikan pembentukan Dewan Pengawas untuk pemberantasan terorisme.
Baca juga: Kejagung Tepis Nepotisme Promosi Anak Jaksa Agung
"Komisi III harus segera membentuk Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan dalam upaya pemberantasan terorisme, sebagai amanat dari Undang-undang Antitrorisme," ujar Bambang, Kamis (14/3).
Anggota Komisi III DPR, Muhammad Syafi'i, mengatakan pembentukan Dewan Pengawas menurut UU seharusnya sudah bisa selesai pada Juni 2019 mendatang, satu tahun setelah UU disahkan.
"Di dalam UU No. 5 tahun 2018 memang mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas Terorisme," ujar Syafi'i.
Dengan adanya Dewan Pengawas, diharapkan peran UU Anti Terorisme akan bisa lebih maksimal. Saat ini, dengan belum adanya pengawasan khusus, memang belum bisa dipastikan apakah implementasi penanganan kasus terorisme dan pencegahannya sesuai UU Anti Terorisme sudah berjalan maksimal. (OL-6)
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved