KPU: Data Pemilih yang Disampaikan BPN bukan Invalid

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengklarifikasi laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga soal data pemilih yang tidak wajar. BPN menyebut 17,5 juta pemilih yang tidak wajar itu lahir pada tiga tanggal 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli secara bersamaan.

"Tadi kami menerima BPN 02 yg mengonfirmasi data pemilih dari tgl 1 Maret 2019. Ini bukan data invalid. Mengapa data seperti itu bisa muncul? Informasi yang kami terima, data itu hasil dari pencatatan di bawah. Misalnya ada pemilih pada saat kegiatan administrasi kependudukan tidak ingat lahirnya tanggal berapa, bulan berapa," ungkap Komisioner KPU Viryan Aziz di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Senin (11/3).

Baca juga: BPN Lapor Temuan 17,5 Juta Data Pemilih tidak Wajar ke KPU

Ia mengaku temuan yang dilaporkan oleh BPN sudah dikoordinasikan dengan Dukcapil Kemendagri pada Jumat (9/3) lalu.

"Saya datang ke Dukcapil, konfirmasi beberapa hal utamanya WNA yang masuk DPT termasuk mengonfirmasi data dengan tanggal lahir tersebut. Data dengan tanggal lahir tersebut demikian adanya," jelas Viryan.

"Ini bukan hanya sekarang, pemilu sebelumnya sudah ada seperti ini, 2014 juga seperti itu. Dengan demikian ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya," sambungnya.

BPN meminta pengecekan di lapangan guna menyisir temuan data yang tidak wajar. Menurut Viryan, pihaknya sudah melakukan dan akan mengerjakan temuan data dari BPN.

"Kita lakukan cek lapangan bersama-sama dengan menarik sample katakan lah dari 17,5 juta itu diambil samplenya berapa, benar atau tidak orangnya. Itu akan kami lakukan. Memang sudah menjelang Pemilu ya. Kita sih berharap datanya (17,5 juta pemilih) diserahkan sejak Desember lalu sehingga bisa dilakukan pengecekan, namun demikian tetap kita kerjakan," tandasnya.(OL-5)