Robertus Robert Dituduh Hina Institusi TNI

ROBERTUS Robert, dosen dan aktivis HAM, ditangkap di rumahnya pukul 23.45 WIB, Rabu (6/3) dan langsung dibawa ke Mabes Polri atas tuduhan UU ITE terkait orasi dalam aksi damai Kamisan 28 Februari lalu.

Menurut keterangan yang diterima dari tim pendamping hukum Robertus Robert, alasan penangkapan adalah tuduhan melakukan penghinaan kepada institusi TNI menggunakan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU No 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2009 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 15 UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 207 KUHP.

"Robert tidak sedikitpun menghina institusi TNI. Dalam refleksinya, Robet justru mengatakan mencintai TNI dalam arti mendorong TNI yang profesional. Bagi Robert, menempatkan TNI di kementerian sipil artinya menempatkan di luar fungsi pertahanan yang akan mengganggu profesionalitas TNI seperti telah ditunjukkan di Orde Baru, " kata tim pendamping hukum Robert, Arif Maulana, Kamis (7/3).

Baca juga: Pengamat Sebut Penangkapan Robertus Robet Ancam Kebebasan Sipil

Dalam aksi Kamisan tersebut yang disorot adalah rencana pemerintah menempatkan TNI pada kementerian-kementerian sipil. Rencana ini jelas bertentangan dengan fungsi TNI sebagai penjaga pertahanan negara sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (3) UUD 1945 & amandemennya, UU TNI & TAP MPR VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Pun berlawanan dengan agenda reformasi TNI. Memasukan TNI di kementerian sipil juga mengingatkan pada dwifungsi ABRI masa Orde Baru yang telah dihapus melalui TAP MPR X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyemangat dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara dan TAP MPR VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI.

Sementara, tim pendamping hukum lainnya, Yati Andriani, menyebut pemeriksaan terhadap Robertus Robert masih terus dilakukan.(OL-5)