Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPR Fadli Zon optimistis ratifikasi kesepakatan Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tidak memakan waktu lama.
"Apakah bisa diratifikasi pada masa sidang kali ini atau tidak, nanti kita lihat. Namun umumnya untuk perjanjian antareksekutif kita tidak pernah (ada masalah) kok, kecuali ada hal-hal yang luar biasa," terang Fadli Zon saat ditemui di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa (5/3).
Salah satu yang mendasari keyakinan Fadli adalah kesepakatan tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional. Sehingga, ia menilai tidak akan ada perdebatan sebagaimana berlangsung selama ini.
"Biasanya cepat kok ratifikasi itu, mudah-mudahan bisa cepat pada masa sidang kali ini," tutur Fadli.
Sebagaimana diketahui, perjanjian IA-CEPA ditandatangani oleh Indonesia dan Australia, Senin (4/3). Perjanjian tersebut sudah digagas sejak sembilan tahun dan terhenti pada November 2013, lalu berlanjut pada Maret 2016.
Baca juga: Pascapenandatanganan IA-CEPA, Kerja Keras Harus Terus Dilakukan
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada kesempatan itu mengingatkan agar perjanjian ini segera diratifikasi agar memberikan dampak positif bagi perekenomian kedua negara.
Jusuf Kalla menyampaikan IA-CEPA tidak akan berpengaruh tanpa diimplementasikan sepenuhnya. Ini berarti perlu segera diratifikasi. Selanjutnya disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat agar mengerti dan mendapatkan manfaat dari perjanjian ini.
IA-CEPA mencakup Trade in Goods (termasuk Rules of Origin, Custom Procedures and Trade Facilitation, Technical Barriers to Trade, Sanitary and Phitosanitary), Trade in Services (termasuk Movement of Natural Persons, Financial Services, Telecommunications, Professional Services), investment, E-Commerce, Competition Policy, Economic Cooperation, dan Institutional and Framework Provisions.(OL-5)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Tommy mengatakan meningkatkan nilai HPE konsentrat tembaga juga dipengaruhi tingginya permintaan industri global terhadap tembaga.
Jadi sumbangannya dalam bentuk makanan instan, kemudian pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya yang sudah kami identifikasi yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita.
Impor pakaian bekas ini selalu terjadi di mana pun. Pelaku juga sudah punya jaringan dan bekerja secara profesional.
KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) memusnahkan sebanyak 16.591 balpres pakaian bekas impor ilegal dari 19.931 temuan balpres pakaian bekas impor ilegal.
Pemerintah secara serius menargetkan penurunan signifikan pada biaya logistik nasional dalam rangka meningkatkan daya saing industri dan nilai tambah perekonomian.
TEMUAN pestisida etilen oksida pada produk mi instan merek Indomie Rasa Soto Banjar Limau Kulit yang beredar di Taiwan tengah ramai. Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved