DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya telah menerbitkan 1.680 KTP-E untuk warga negara asing (WNA) yang tersebar di empat provinsi, yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan belum mendapatkan rincian data nama-nama WNA yang mempunyai KTP-E dari Dukcapil.
"KPU belum menerima data WNA dari Dukcapil. Seluruhnya, KPU ingin mendata untuk memastikan data keseluruhan WNA yang punya KTP-E itu kondisinya ada atau tidak di DPT," ungkap Viryan saat dihubungi, Senin (4/3).
Pihaknya pun sudah berkirim surat kepada Dukcapil perihal data WNA yang memiliki KTP-E.
"Kan datanya jelas yang ngeluarin Dukcapil. Mestinya diberikan kepada KPU. Kalau enggak diberikan, sama saja tidak ingin mempercepat penyelesaian masalah. Sederhana saja, kami sudah kirim surat tanggal 28 Februari dan berharap bisa diberikan. KPU belum melakukan itu (penyisiran KTP-E WNA) karena datanya belum diberikan," tuturnya.
Baca juga: Bawaslu Jabar Instruksikan Cek KTP-E WNA
KPU, lanjut Viryan, akan segera mengecek dan melakukan penyisiran data KTP-E WNA jika sudah diberikan Dukcapil. Sehingga, KPU bisa meminimalisir kegaduhan informasi soal WNA yang dikabarkan masuk DPT.
"Kami sudah minta kepada Dukcapil berapa sih data WNA yang sudah punya KTP-E, yang belum punya juga berapa. Gunanya apa? Agar KPU bisa mengantisipasi sejak dini, tapi data itu belum disampaikan," terang Viryan.
"KPU kerjanya terbuka, misal datanya 1.680 itu tersebar dimana saja. Supaya ada ketenangan di bawah (KPU daerah). Kemudian masing-masing daerah langsung mengecek sampai ke lapangan, benar atau tidak yang bersangkutan WNA. Nah kita ingin sekali kerja sapu bersih secara keseluruhan, tuntas," pungkasnya.(OL-5)
