Senin 04 Maret 2019, 19:33 WIB

KPU Belum Terima Data 1.680 KTP-E WNA dari Dukcapil

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
KPU Belum Terima Data 1.680 KTP-E WNA dari Dukcapil

MI/Susanto

 

DIREKTUR Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan pihaknya telah menerbitkan 1.680 KTP-E untuk warga negara asing (WNA) yang tersebar di empat provinsi, yaitu Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Menanggapi hal tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz mengatakan belum mendapatkan rincian data nama-nama WNA yang mempunyai KTP-E dari Dukcapil.

"KPU belum menerima data WNA dari Dukcapil. Seluruhnya, KPU ingin mendata untuk memastikan data keseluruhan WNA yang punya KTP-E itu kondisinya ada atau tidak di DPT," ungkap Viryan saat dihubungi, Senin (4/3).

Pihaknya pun sudah berkirim surat kepada Dukcapil perihal data WNA yang memiliki KTP-E.

"Kan datanya jelas yang ngeluarin Dukcapil. Mestinya diberikan kepada KPU. Kalau enggak diberikan, sama saja tidak ingin mempercepat penyelesaian masalah. Sederhana saja, kami sudah kirim surat tanggal 28 Februari dan berharap bisa diberikan. KPU belum melakukan itu (penyisiran KTP-E WNA) karena datanya belum diberikan," tuturnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Instruksikan Cek KTP-E WNA

KPU, lanjut Viryan, akan segera mengecek dan melakukan penyisiran data KTP-E WNA jika sudah diberikan Dukcapil. Sehingga, KPU bisa meminimalisir kegaduhan informasi soal WNA yang dikabarkan masuk DPT.

"Kami sudah minta kepada Dukcapil berapa sih data WNA yang sudah punya KTP-E, yang belum punya juga berapa. Gunanya apa? Agar KPU bisa mengantisipasi sejak dini, tapi data itu belum disampaikan," terang Viryan.

"KPU kerjanya terbuka, misal datanya 1.680 itu tersebar dimana saja. Supaya ada ketenangan di bawah (KPU daerah). Kemudian masing-masing daerah langsung mengecek sampai ke lapangan, benar atau tidak yang bersangkutan WNA. Nah kita ingin sekali kerja sapu bersih secara keseluruhan, tuntas," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Dok MI

Produk dalam Negeri Harus Jadi Tuan di Rumah Sendiri

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 23:42 WIB
"UMKM harus jadi perhatian  karena sektor ini paling luas serapan lapangan kerjanya,"...
MI/Bayu Anggoro

Selesaikan Polemik Penjabat Kepala Daerah dengan Penguatan Birokrasi Sipil

👤Golda Eksa 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:54 WIB
Mengintegrasikan politik kepemiluan agar dapat segera serentak melaksanakan hajat...
Ilustrasi

Ini Rincian Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilu 2024

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 26 Mei 2022, 21:28 WIB
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menuturkan sebanyak 82,71 persen atau Rp63,405 Triliun digunakan untuk pelaksanaan tahapan pemilu, honor...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya