Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRA mendiang Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara.
Pengukuhan itu berlangsung di Asrama Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (1/3).
"Ini suatu kehormatan bagi saya. Saya akan fokus pada dua hal, yakni masalah ekonomi dan sosial politik," kata Tommy saat memberi sambutan.
Tommy berjanji, melalui sinergi Partai Berkarya dengan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik.
Baca juga: Warisan Karakter Negara Korup
"Saya tidak antiutang, tetapi utang itu harus disesuaikan dengan kemampuan negara untuk mengembalikannya," katanya. (A-1)
Bahkan, kata dia, negara telah mengakui adanya masalah itu melalui TAP MPR yang menyinggung praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di era Orde Baru
Anies Baswedan menekankan pemilihan umum (pemilu) harus dijaga sesuai nilai-nilai demokrasi. Anies menyinggung pemilu era orde baru yang dinilai seperti teater
Para mahasiswa dan aktivis menyatakan menolak setiap bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), politik dinasti, dan neo Orba (Orde Baru).
MENTERI Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi kecurangan seperti pada era Orde Baru.
Film dokumenter esai yang digarap oleh I Gde Mika dan Yuki Aditia ini berangkat dari upaya melacak jejak sinema pada masa orde baru (orba).
Fasli Jalal dikenal sebagai pionir yang mendorong diselenggarakannya pendidikan bahasa Mandarin di Indonesia.
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
Bahkan dunia media sosial seperti X (twitter) ini penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi tranding.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved