Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
ORGAN Relawan Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat), Sabtu (23/2), melantik pengurus DPD Almisbat Jawa Timur sekaligus Deklarasi Pemenangan Capres 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri.
Kegiatan itu diikuti sekitar 300 anggota Almisbat dan perwakilan pengurus Almisbat dari 13 kabupaten dan kotamadya di Jawa Timur.
Hadir dalam acara tersebut Ketum Almisbat Henry Sirait dan Sekjen Almisbat Prijadi Kartodiharjo serta dua anggota Dewan Penasehat Almisbat yaitu Syaiful Bahri dan Eva Sundari yang juga anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.
“Almisbat adalah relawan Jokowi sejak 2014 dan melakukan pendampingan rakyat agar program-program Jokowi yang prorakyat, terutama perhutanan sosial, dapat terlaksana dengan baik,” jelas Henry Sirait dalam kata sambutannya.
Baca juga: TKN: Visi Misi Jokowi Adalah Optimisme Memetik Bonus Demografi
Pada kesempatan itu, Sekjen Almibat membacakan susunan lengkap pengurus DPD Jawa Timur yang diketuai Suwito Pay yang juga aktivis prodemokrasi dan mantan tapol di zaman Orba.
Eva Sundari menambahkan, di masa Pemerintahan Jokowi yang demokratis, penting bagi rakyat untuk mengorganisasi diri agar bisa berpartisipasi demi memanfaatkan akses terhadap program-program yang memang didesain untuk mereka.
“Kesejahteraan yang menjadi hak wong cilik tidak datang sendiri, kita harus memperjuangkannya termasuk berhimpun di organisasi sipil seperti Almisbat ini,” jelas Eva Sundari.
Setelah deklarasi, diadakan diskusi terkait pelaksanaan program pembaharuan agraria dalam pemerintahan Jokowi, mulai dari percepatan pengurusan sertifikasi tanah, kehutanan sosial, hingga One Map Policy.
Syaiful Bahri yang juga aktif di KPA (Konsorsium Pembaharuan Agraria) menegaskan, “Jokowi harus kita menang agar kebijakan propemerataan dan prowong cilik bisa dilanjutkan. Kita bersama-sama mewujudkan keadilan sosial dan gotong royong antara pemerintah dan rakyatnya”. (RO/OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved