Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU kampanye Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin, Dedek Prayudi, memandang visi misi Capres 01 Jokowi adalah bentuk optimisme dalam menyambut peluang yang bernama bonus demografi. Visi misi itu dipaparkan di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Minggu (24/2), dalam sebuah acara bertajuk Konvensi Rakyat.
"Sebagai demografer, saya bangga sekali Pak Jokowi paham betul akan tantangan di era bonus demografi dan itu tertuang secara komprehensif di dalam visi misi yang disampaikan kemarin," ujar mantan peneliti kebijakan United Nations Population Fund itu.
Dedek menjelaskan setidaknya ada tiga poin dari visi misi tersebut yang menjawab dua tantangan fundamental bonus demografi, yakni pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan pemuda.
"Pertama, Kartu Indonesia Pintar hingga bangku kuliah. Kedua, Peningkatan kualitas pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan expansi badan-badan pelatihan. Ketiga, Ekspansi, revitalisasi dan penguatan sentra-sentra digital dan membangun pembangunan SDM digital," jelas Dedek.
Baca juga: Empat Jurus Andalan Jokowi
Dedek menilai tiga poin ini tergabung dalam rangkaian skema pemberdayaan pemuda.
"Tiga program tersebut akan mendorong peningkatan kualitas SDM pemuda kita, agar siap pakai, sesuai kebutuhan jaman dan kompetitif," sambung Dedek.
Mengenai pemberdayaan perempuan, Dedek menyinggung dua program unggulan Capres 01 tersebut.
"Program childcare atau penitipan dan pengasuhan anak secara masif juga akan mendorong kesetaraan kesempatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Di samping program-program modal usaha bagi perempuan seperti Mekar akan dilipatkandakan jumlah penerimanya," kata Dedek.
"Tentu pidato politik substantif dan penuh dengan gagasan konkret ini membuat orasi-orasi berapi-api kubu sebelah jadi terdengar minim substansi, jadul, dan mengambang nggak jelas," pungkas Dedek. (RO/OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved