Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN pendukung dan relawan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin memadati Aula Bayanihan Kennedy Town untuk menyatakan dukungan mereka untuk Jokowi-Amin.
Acara yang digelar pada Minggu (24/2) itu menampilkan pagelaran budaya, penampilan band PMI Hong Kong, karaoke, dan diskusi kebangsaan yang dilakukan TKN Jokowi-Amin yang diwakili oleh Zuhairi Misrawi, Tsamara Amani, Imam Subali, dan Dato Zainul Arifin
Ketua TKN luar negeri Michael mengaku optimsits suara untuk Jokowi-Amin di Hong Kong akan melebihi target 81% pada pemilu mendatang.
Baca juga: Tebar Ma’ruf untuk Sosialisasi Visi Jokowi-Amin
Dalam acara itu juga dilakukan deklarasi oleh TKN luar negeri dan masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong. Deklarasi itu berbunyi:
1. Kami, Komunitas Masyarakat Indonesia di Hong Kong, bertekad menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa di Hong Kong.
2. Kami, Komunitas Masyarakat Indonesia di Hong Kong, bertekad mendukung penuh penyelenggaraan pemerintahan yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang terbukti berlaku adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Kami, Komunitas Masyarakat Indonesia di Hong Kong, bertekad memberikan hak suara kami dalam pemilihan presiden mendatang demi kemenangan paslon nomor urut 01 Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan elegan, menolak cara-cara kampanye penuh hoaks, fitnah dan ghibah. (RO/OL-2)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved