Headline
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kapolri minta agar anggota Brimob pelaku insiden Tual dihukum seberat-beratnya.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Relawan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq mengapresiasi dukungan alumni Universitas Atma Jaya kepada Pasangan Capres-Cawapres 01 Jokowi-Amin.
“Ini adalah sikap kepedulian kaum intelektual terhadap masa depan demokrasi Indonesia agar tidak terganggu oleh hoaks, fitnah dan adu domba. Alumni Kampus Orange mengawal demokrasi demgan sikap rasionalitas dan optimisme yang menjadi karakter kepemimpinan Jokowi”, tegas Politikus PKB itu.
Baca juga : Alumni Atma Jaya Ikrarkan Pemenangan Jokowi-Amin
Maman menambahkan bahwa dukungan alumni universitas seperti UI, ITS, Undip, Trisakti dan beberapa kampus lain juga merupakan bentuk keresahan kaum intelektual terhadap perpolitikan yang tidak mendidik, di mana ada kelompok yang ingin merebut kekuasaan dengan cara melakukan politik identitas, SARA dan menyemburkan berbagai kebohongan.
Baca juga: Alumni Turun Gelanggang
Salah satu alumni Atmajaya, Ipong Witono mengatakan, Atma Jaya yang juga merupakan kampus reformasi mempunyai komitmen untuk memilih pemimpin yang jujur, sederhana dan mau terus bekerja.
Karenanya para alumni hanya mau berdampingan dengan calon yang tidak memiliki noda masa lalu dan tidak terlibat dalam rezim orde baru, maupun tragedi pelanggaran HAM.
“Jokowi memperlihatkan kerja nyata. Program yang sudah ada ini perlu dikawal, agar bisa berlanjut dengan baik dan berkesinambungan”, kata Penggerak Rumah Kerja Relawan (Rumker) Jawa Barat ini. (RO/OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved