Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) masih menunggu kajian oleh Bawaslu DKI terkait nuansa kampanye dalam kegiatan Munajat 212 yang digelar pada 21 Februari.
"Kami sedang koordinasi kembali dengan teman-teman Bawaslu DKI. Mereka yang malam itu melakukan pengawasan," ujar Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta, Sabtu, (23/2).
Pengawasan langsung, lanjut dia, dilakukan Bawaslu DKI karena lokasi acara yang berada di bawah kepengurusan mereka. Bawaslu RI, jelasnya, bertindak memberikan arahan dan masukan bila diperlukan selama pengkajian.
Baca juga: TKN: Munajat 212 Sangat Bernuansa Politis
Bila hasil sudah dilaporkan oleh Bawaslu DKI, sambung dia, Bawaslu RI akan mengambil keputusan terkait tindakan. Tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemanggilan terhadap politisi yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Pemanggilan akan dilakukan untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye.
“Kalau kemudian Bawaslu DKI memerlukan datanya, memerlukan untuk apakah yang bersangkutan diindikasikan melanggar, mau tak mau harus diklarifikasi. Jangan sampai kita tidak mendengarkan keterangan dari yang bersangkutan," ujar Rahmat.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengaku menyayangkan atas sikap MUI Provinsi DKI sebagai salah satu pemrakarsa acara munajat 212 karena dianggap tidak mampu mengendalikan kegiatan tersebut. Seyogianya, acara itu bertujuan untuk berdoa, berdzikir, dan bermunajat untuk memohon keselamatan bangsa dan negara.
"Bukan untuk tujuan lain yang menjurus ke arah politik praktis dan melibatkan diri aksi dukung mendukung salah satu paslon capres tertentu," tegasnya.
Baca juga: MUI Pusat: Munajat 212 Seharusnya Bukan untuk Kegiatan Politik
Rahmat mengatakan agar semua pihak dapat berkampanye sesuai aturan. Bawaslu juga mengimbau kepada sejumlah pejabat negara agar menjaga netralitas selama bertugas di masa kampanye. (A-1)
ORGANIZING Committee Reuni 212 Muhammad bin Husein Alatas mengusulkan setiap tanggal 2 Desember dijadikan hari libur nasional sebagai peringatan Hari Ukhuwah Indonesia.
KETUA Panitia Konferensi Asia Pasifik 2025, Oke Setiadi Effendi, meminta pemerintah Indonesia memberikan apresiasi, atau tanda kehormatan kepada Habib Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Besar Palestina.
Gubernur Pramono Anung dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i menghadiri Reuni Akbar 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat,
Setelah itu, mereka kemudian mengkhatamkan Al Quran, karena aksi 212 yang mereka lakukan pada 2 Desember 2016 merupakan aksi membela Al Quran.
Gubernur DKI Pramono Anung meminta seluruh peserta Reuni 212 untuk menjaga Jakarta tetap aman dan nyaman. Menurutnya, acara itu akan tetap menjadi sebuah kesempatan silaturahmi.
Kuota kendaraan yang bisa ditampung dari 17 lokasi parkir tersebut adalah 10.794 kendaraan.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved