Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
PELAKSANAAN Pemilihan Umum serentak yang menggabungkan antara Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang semakin dekat, Pengurus Besar Masyarakat Cinta Masjid (PB MCM), mengimbau kepada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di seluruh Indonesia untuk dapat menangkal masuknya kepentingan politik praktis dalam lingkungan masjid.
Ketua PB MCM, Wishnu Dewanto, menegaskan bahwa di tahun politik 2019 ini telah banyak terjadi kasus kepentingan politik praktis di lingkungan masjid, di mana masjid yang diperuntukkan sebagai rumah ibadah justru malah difungsikan sebagai tempat berkampanye sebagian oknum politisi.
"Masjid dan musala yang berjumlah lebih dari satu juta di Indonesia ini, diperuntukkan umat Islam beribadah dan meningkatkan pengetahuan serta ketakwaannya. Lalu bila penggunaanya justru menyimpang dan menjadi sarana kepentingan politik praktis sebagai upaya merebut kekuasaan, maka saya kira harus dapat kita hindari hal tersebut," ujar Wisnu di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Rabu (20/2).
Tidak hanya mengimbau agar masjid tidak menjadi sarana kepentingan politik praktis, Wisnu juga melakukan koordinasi dengan sebuah kelembagaan yang fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan kepada seluruh masjid di Indonesia, yaitu Dewan Masjid Indonesia (DMI).
"Kami juga telah berkordinasi dengan DMI, dimana kita menyepakati untuk melakukan safari Jumat agar kita bisa mengetahui dan bisa memberikan penguatan, serta penyamaan persepsi terhadap apa yang menjadi pikiran kita kepada seluruh pengurus masjid di Indonesia," kata Wisnu.
"Lebih dari itu, kita juga melakukan konsolidasi di beberapa provinsi terhadap para khatib yang memang kita harapkan bisa memberikan ceramah yang sejuk dan menjauhi ceramah-ceramah yang memberikan nilai-nilai ancaman politik praktis," tambah Wisnu.
Lebih jauh, Masjid Cut Meutia dengan tegas menolak dijadikannya masjid sebagai rumah politik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DKM Masjid Cut Meutia, Indra Harsono.
Indra menjelaskan bahwa dirinya akan terus berkomitmen dalam membangun masjid sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai rumah ibadah.
"Di sini kami selalu mengayomi semua umat dan semua golongan. Kami juga ingin menekankan bahwa islam itu harus dapat bersatu dengan dilandasi oleh ukhuwah yang harus terus ditingkatkan, agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga dengan baik," ujar Indra di lokasi yang sama.
Dalam menerapkan komitmennya tersebut, Indra berbagi tips dalam menangkal masuknya politik prakstis di lingkungan masjid.
"Cara paling sederhana yang saya terapkan di Masjid Cut Meutia ini adalah dengan memilih tema-tema khutbah yang akan dibawakan oleh para ceramah. Di mana setiap tema khutbah harus mengandung dengan penuh cinta dan rahmatan lil alamin." kata Indra.
Sedangkan, apabila masih ditemukannya penceramah yang menyimpang dan membangun kebencian, Indra mengaku akan bersikap tegas dan mencoret penceramah tersebut dalam menyamapikan dakwahnya, khususnya di lingkungan Masjid Cut Meautia.
"KIta tidak akan memberi ampun bagi para penceramah yang menyimpang dan membangun opini kebencian, apalagi menyebar fitnah saat sedang berkhutbah. Sebagi sanksi bila ada yang melakukan hal tersebut, maka kami akan bersikap tegas dengan mencoret nama penceramh tersebut dan tidak akan memberikan peluang untuk berdakwah dengan kebencian," jelas Indra.
Sementara itu, dalam pertemuan PB MCM dengan para pengurus masjid yang digelar di Masjid Cut Meutia, Jakarta, ada sembilan poin penting yang menjadi pandangan dan imbauan PB MCM, yakni:
Pertama, adanya situasi yang sangat dinamis dalam pesta demokrasi Indonesia dengan masyarakat yang Hetrogen terdapat ratusan suku bangsa serta agama dan kepercayaan yang berbeda tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan koridor yang sudah di tetapkan yang berlandaskan Pancasila UUD 1945.
Kedua, bahwa pelaksanaan pemilu yang harus di hormati pada semua pihak dengan mengedepankan persahabatan dan persaudaraan dalam kolidor NKRI harus menjadi prioritas.
Ketiga, penggunaan berbagai cara harus dihindari dalam kontestasi dalam demokrasi untuk menghindari terjadinya benturan dan perselisihan di antara Umat.
Keempat, banyaknya kebohongan (hoaks) yang dikedepankan dalam memengaruhi rakyat harus dihindari hingga rakyat dapat menentukan pilihan bukan berdasar informasi yang salah dan bohong.
Kelima, penggunaan rumah ibadah khususya masjid sebagai sarana kepentingan politik praktis dan upaya merebut kekuasaan harus dihindari.
Keenam, masjid dan musala yang berjumlah 1 juta adalah sarana umat Islam untuk beribadah dan meningkatkan pengetahuan dan ketakwaan serta masjid harus dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman.
Ketujuh, adanya upaya menggiring umat islam dalam pelaksanaan pemilu dengan menggunakan masjid sebagai sarana untuk kepentingan politik praktis harus dihindari.
Kedelapan, mengajak seluruh rakyat Indonesia khususnya umat islam yang dipercaya sebagai penjaga kemakmuran masjid untuk menjaga kesucian masjid sebagai rumah Allah.
Dan terakhir, mengajak seluruh rakyat Indonesia berdoa untuk pelaksanaan pemilu yang demokraktis sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. (RO/OL-9)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved