Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) mengakui pernah bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet saat itu. Namun, Jokowi membantah pertemuan itu disebut rahasia dan dilakukan secara diam-diam.
Pernyataan Jokowi itu sekaligus menepis pernyataan yang dilontarkan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyebut Jokowi menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport pada 2015. Pertemuan itu, kata Jokowi terjadi beberapa kali.
“Enggak sekali. Dua kali bertemu. Bagaimana sih kok diam-diam. Ya Ketemu bolak balik. Enggak ketemu sekali dua kali," ujar Jokowi di Hotel El Royal Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (20/2).
Jokowi menegaskan, pertemuan itu tidak dilakukan secara rahasia. Pertemuan digelar beberapa kali dalam kaitan dengan masa depan PT Freeport Indonesia.
"Ya perpanjangan. Dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan. Diam-diam bagaimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong, enggak diam-diam," kata Jokowi.
Baca juga: RI Resmi Kuasai Freeport
Menurutnya, pertemuan tersebut adalah hal biasa. Apalagi hal itu terkait dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjadi pemegang saham paling besar Freeport Indonesia.
"Ya kita ini kan diminta untuk perpanjangan, diminta untuk, tapi sejak awal saya sampaikan, kami memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51% saham), masa enggak boleh," tegasnya. (A-1)
Sarmuji mengatakan Golkar sejatinya terbuka bagi siapapun untuk menjadi kader. Terlebih untuk kepala negara yang telah menjabat sebelumnya.
kader PSI Dedy Nur Palakka menyebut Jokowi telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang nabi.
PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) buka suara terkait nama dua kapalnya, yakni JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang viral di media sosial.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PERSOALAN rembesan gula rafinasi yang berlangsung menahun tidak bisa dianggap sebagai angin lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved