PDIP: Prabowo Ibarat Menepuk Air Didulang Terpercik Muka Sendiri

POLITIKUS Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko menilai gagasan-gagasan yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto terkait ketimpangan sosial, soal tanah, maupun keadian sosial, menjadi tidak relevan dengan kepemilikan Hak Guna Usaha tanah yang dimilikinya di Kalimantan Timur dan Aceh.

"Jangan bicara tentang problem ketimpangan sosial, maupun soal tanah, ketika dia (sendiri) menjadi problem dan bukan bagian dari solusinya. Saya kira itu seperti menapuk air didulang terpercik muka sendiri," tutur Budiman di Kantor DPP PDIP Jakarta, Selasa (19/2).

Baca juga: Hanura Paling Banyak Mengirimkan Caleg Mantan Koruptor

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) capres 01 tersebut menilai Joko Widodo (Jokowi) justru menempatkan diri pada posisi yang berbeda. Jokowi menurutnya menjadi bagian dari solusi dengan program programnya seperti sertifikasi tanah maupun akses perhutanan sosial.

Ia juga menilai debat tersebut masih wajar dan stand poin Jokowi sangat tegas terkait kebijakan pertanahan nasional. Menurut Budiman, pernyataan presiden tentang tanah tersebut menjadi momentum terbaik dalam Pilpres kali ini setelah freeport.

Sekretaris Bidang Pelatihan dan Pendidikan PDIP Eva Kusuma Sundari juga menjelaskan bahwa pihak yang awalnya memunculkan isu terkait indeks gini ratio tanah adalah Prabowo dan tim pemenangannya. Saat itu, Prabowo mengatakan 1% masyarakat menguasai 99%.

Kenyataannya dengan pengakuan pada debat kandidat kali ini menunjukkan Prabowo juga menjadi bagian dari masalah yang dirinya ungkapkan sebelumnya. "Ketika ditunjuk ternyata tanah terkonsentrasi di beberapa elit yang 1% dan ternyata prabowo masuk dalam 1% tersebut," jelas Eva.

Baca juga: Adik Kandung Abu Bakar Baasyir Bebas Murni

Eva pun menilai pada saat debat jawaban dari Jokowi menjadi relevan dengan tema dan topik yang dibahas sehingga hal tersebut tidak termasuk serangan pribadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun menurut Eva menyatakan tidak ada batasan dalam hal tersebut.

"Jadi kita ikuti Bawaslu saja dan itu tidak ada serangan pribadi dan itu relevan dengan sesi tentang tanah," tutur Eva. (OL-6)