Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum sedang mengevaluasi hasil debat kedua Pemilihan Umum Presiden 2019 yang digelar pada Minggu (17/2) malam. Persiapan debat berikutnya yang menyangkut apakah ada kekurangan dan perlu perbaikan, akan dijawab setelah evaluasi tersebut rampung.
Komisioner KPU RI, Viryan Aziz, mengemukakan, pihaknya akan membahas secara mendalam terkait sejumlah catatan hasil debat kedua itu. KPU pun sudah mengidentifikasi beberapa persoalan.
Baca juga: Bawaslu Pelajari Laporan BPN Prabowo-Sandi
"Tapi sejauh ini, sejumlah pihak menyampaikan format debat kemarin sudah sangat memadai. Hanya terkait dengan faktor pendukung yang terlalu banyak dan sorak-sorainya yang kemudian beberapa orang di antaranya kurang tertib, sehingga mengganggu konsentrasi pasangan calon," ujarnya, Senin (18/2).
Ia menambahkan, KPU juga akan mengundang pihak-pihak terkait, seperti Bawaslu RI, serta TKN Jokowi-Amin dan BPN Prabowo-Sandi guna membahas rencana debat ketiga.
"Tentunya nanti rapat evaluasi dengan tim kampanye akan kita hahas. Kita harapkan dari parpol pendukung paslon menyampaikan ke tim kampanye, karena nanti yang akan kita putuskan berdasarkan rapat evaluasi bersama perwakilan kedua paslon," pungkasnya. (OL-1)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Prabowo yang berlatar belakang militer membutuhkan sosok berpengalaman di bidang ekonomi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi memberikan restu kepada Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi cawapres untuk capres Anies Baswedan.
Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar perlu mensosialisasikan capaian Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
SEJUMLAH kader Partai Demokrat Jawa Barat mengaku tersinggung dengan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dalam debat terakhir, Sabtu (13/4).
Tadi malam, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menutup debat kelima di Hotel Sultan, Jakarta.
Saat diminta oleh Prabowo untuk menjawab pertanyaan seputar pengembangan e-sport, Sandiaga mengatakan, "You wanna test your vice president."
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved