Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai negara telah menyediakan instrumen yang lengkap dan independen. Sehingga pemilu tahun ini dianggap bagus dan bermartabat. Instrumen yang dimaksud Mahfud ialah adanya penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang tidak bisa didikte oleh pihak lain.
"Sekarang kita punya KPU, lembaga yang menurut Undang-Undang itu mandiri, sehingga kalau ada orang yang menyalahkan KPU sudah dikendalikan, ndak ada. Sejak zaman Nazarudin Syamsudin (Mantan Ketua KPU), percaya nggak bisa mendikte KPU. Semua yang dilakukan terbuka dan tidak didikte oleh eksekutif," ungkap Mahfud di MMD Initiative, Jl.Kramat Raya, Jakarta, Kamis (14/2).
Mahfud menambahkan, semisal KPU tidak menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu yang benar maka ada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lalu, jika KPU dan Bawaslu keliru, ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang siap hadir mengawasi etik kedua penyelenggara tersebut.
"Jadi sudah ada Bawaslu, DKPP, kemudian ada saudara wartawan bisa masuk kemana saja, memberitakan apa saja. Dulu zaman Pak Soeharto enggak boleh memberitakan macam-macam, saudara bisa hilang. Sekarang beritakan apa saja kalo enggak bener dibantah oleh yang lain," jelasnya.
Baca juga: Mahfud MD Imbau MK Tuntaskan Sengketa Kepemimpinan di DPD
Kemudian, Mahfud juga beranggapan tidak menutup kemungkinan munculnya kecurangan meskipun pemilu sudah bermartabat. Menurutnya masih banyak kecurangan yang terjadi, tapi ada Mahkamah Konstitusi yang bisa memutuskan jika ada sengketa pemilu.
"Kecurangan saat ini ada bedanya, yaitu kecurangan horizontal antarparpol, bukan pemerintah. Kalau dulu kan pemerintah yang curang, vertikal. Misalnya, ini hasilnya sekian, harus sekian, kalau macam-macam digebuk," lanjutnya.
"Sekarang parpol curang sendiri-sendiri, bayar sendiri, punya tim sendiri, kemudian ada KPU daerah yang tergoda dibayar. Bawaslunya pun ada. Tapi itu dari ratusan ribu TPS hanya terjadi lima. Oleh sebab itu kita bersyukur KPU jadi lebih baik."(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved