Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap lima tersangka kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
"Sore ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk lima orang tersangka dalam kasus suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi ke penuntutan," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (8/2).
Lima tersangka itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin (NHY), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Baca juga: Bupati Nonaktif Malang Rendra Kresna Segera Jalani Persidangan
Persidangan terhadap lima orang itu direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Sejak penetapan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 Oktober 2018, KPK telah memeriksa 22 saksi untuk para tersangka.
Unsur saksi terdiri atas mantan Gubernur Jawa Barat, anggota DPRD Bekasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kabupaten Bekasi, dan pihak swasta.
Sebelumnya, terdapat empat orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi dan Fitradjaja Purnama serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen Sitohang. (Ant/OL-1)
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved