Headline

AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.

Fokus

Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.

Prabowo Diminta Introspeksi soal Utang Negara

MI
30/1/2019 09:30
Prabowo Diminta Introspeksi soal Utang Negara
Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir(MI/Dwi Apriani)

CALON Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan introspeksi sebelum mengkritik pemerintah terkait utang negara.

Menurut Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir, seharusnya Prabowo juga menyadari perusahaan yang dikelolanya juga memiliki utang di luar negeri. "Gara-gara perusahaan milik Prabowo (PT Kertas Nusantara) tersebut tidak mampu membayar utang sebesar Rp142 miliar, tapi akhirnya diselamatkan pada tahun 2011," kata Inas dalam keterangannya, kemarin.

Ia mengungkapkan, perusahaan Prabowo juga mempunyai utang lain yang jumlahnya mencapai Rp15 triliun. Utang tersebut berasal dari 143 kreditor dan harus dicicil selama 15 tahun sampai 20 tahun.

"Itu dimulai dari 2013. Karena itu, Prabowo harus jujur. Berapa utang luar negeri PT Kertas Nusantara kepada asing? Sudah mulai dicicil atau belum? Jangan-jangan utang PT Kertas Nusantara ikut berkontribusi juga dalam utang luar negeri Indonesia yang digembar-gemborkan Prabowo Subianto," ujar Inas.

Menurutnya, kritikan Prabowo terhadap utang pemerintah serta menyebut Menteri Keuangan harus diganti nama menjadi Menteri Pencetak Utang, telah menunjukkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman Ketua Umum Partai Gerindra itu tentang peraturan dan perundang-undangan. Menurut Inas, utang pemerintah masih dalam kategori aman karena masih jauh dari aturan yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% PDB.

Menurut Inas, Prabowo juga harus malu bicara soal utang luar negeri Indonesia.

Pasalnya, utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. "Jangan-jangan utang PT Kertas Nusantara ikut berkontribusi juga dalam utang luar negeri Indonesia yang digembar-gemborkan Prabowo Subianto," ujarnya.

Ia pun ragu dengan kemampuan Prabowo mengelola keuangan karena utang perusahaannya amburadul dan hampir dipailitkan. Inas justru khawatir apabila Prabowo memimpin negara justru membuat klaimnya tentang Indonesia bubar menjadi kenyataan.

Bisa dibayar
Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan tudingan Prabowo ke Menteri Keuangan. JK memastikan utang negara pasti bisa dibayar.

"Sejak pemerintahan sebelumnya, Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur, itu semua bisa dibayar utang-utang yang ada itu. Terkecuali pada saat krisis, kita sementara justru dibantu IMF," katanya kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Menurut Kalla, kondisi Indonesia saat ini sama seperti perusahaan besar yang melakukan investasi dengan meminjam dana dari bank. Dia pun kembali menegaskan, yang terpenting dari utang yang ada ialah kemampuan negara untuk membayarnya. "Bisa bayar dari pajak. Pajak kan naik terus," ujarnya.(Mal/Dro/P-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Riky Wismiron
Berita Lainnya