Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
CALON Presiden Prabowo Subianto diminta melakukan introspeksi sebelum mengkritik pemerintah terkait utang negara.
Menurut Ketua Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir, seharusnya Prabowo juga menyadari perusahaan yang dikelolanya juga memiliki utang di luar negeri. "Gara-gara perusahaan milik Prabowo (PT Kertas Nusantara) tersebut tidak mampu membayar utang sebesar Rp142 miliar, tapi akhirnya diselamatkan pada tahun 2011," kata Inas dalam keterangannya, kemarin.
Ia mengungkapkan, perusahaan Prabowo juga mempunyai utang lain yang jumlahnya mencapai Rp15 triliun. Utang tersebut berasal dari 143 kreditor dan harus dicicil selama 15 tahun sampai 20 tahun.
"Itu dimulai dari 2013. Karena itu, Prabowo harus jujur. Berapa utang luar negeri PT Kertas Nusantara kepada asing? Sudah mulai dicicil atau belum? Jangan-jangan utang PT Kertas Nusantara ikut berkontribusi juga dalam utang luar negeri Indonesia yang digembar-gemborkan Prabowo Subianto," ujar Inas.
Menurutnya, kritikan Prabowo terhadap utang pemerintah serta menyebut Menteri Keuangan harus diganti nama menjadi Menteri Pencetak Utang, telah menunjukkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman Ketua Umum Partai Gerindra itu tentang peraturan dan perundang-undangan. Menurut Inas, utang pemerintah masih dalam kategori aman karena masih jauh dari aturan yang ditetapkan undang-undang, yakni 60% PDB.
Menurut Inas, Prabowo juga harus malu bicara soal utang luar negeri Indonesia.
Pasalnya, utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan utang swasta. "Jangan-jangan utang PT Kertas Nusantara ikut berkontribusi juga dalam utang luar negeri Indonesia yang digembar-gemborkan Prabowo Subianto," ujarnya.
Ia pun ragu dengan kemampuan Prabowo mengelola keuangan karena utang perusahaannya amburadul dan hampir dipailitkan. Inas justru khawatir apabila Prabowo memimpin negara justru membuat klaimnya tentang Indonesia bubar menjadi kenyataan.
Bisa dibayar
Pada kesempatan lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan tudingan Prabowo ke Menteri Keuangan. JK memastikan utang negara pasti bisa dibayar.
"Sejak pemerintahan sebelumnya, Pak Harto, Ibu Mega, Pak Gus Dur, itu semua bisa dibayar utang-utang yang ada itu. Terkecuali pada saat krisis, kita sementara justru dibantu IMF," katanya kantor Wapres, Jakarta, kemarin.
Menurut Kalla, kondisi Indonesia saat ini sama seperti perusahaan besar yang melakukan investasi dengan meminjam dana dari bank. Dia pun kembali menegaskan, yang terpenting dari utang yang ada ialah kemampuan negara untuk membayarnya. "Bisa bayar dari pajak. Pajak kan naik terus," ujarnya.(Mal/Dro/P-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
TKLN 01 Malaysia mendesak pihak KBRI Kuala Lumpur Malaysia, KPU RI, Bawaslu RI, Kepolisian Republik Indonesia untuk segera melakukan tindakan
Tidak sulit untuk menyelesaikan dugaan kecurangan pemilu. Negara sudah memfasilitasi dengan aturan dan lembaga yang berwenang.
KPU bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam melakukan sosialisasi kepada pemilih di tempat ibadah.
Kurangnya sosialiasi dikhawatirkan dapat meningkatkan angka golput di pemilu. Surya sangat berharap proses demokrasi bisa berjalan dengan lebih baik secara berkelanjutan
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved