AMPUH Nilai Jokowi Unggul di Debat Perdana Pilpres 2019

ALIANSI Mahasiswa Peduli HAM (AMPUH) mengapresiasi pidato penutup yang disampaikan Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo yang menegaskan bahwa dirinya bersama dengan Cawapres, Ma'aruf Amin tidak memiliki rekam jejak pelanggaran HAM. 

"Dalam pidato penutupnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya bersama dengan Cawapres-nya bukanlah seorang pelanggar HAM. Kami percaya itu karena kami tidak pernah melihat rekam jejak Jokowi yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM," kata Koordinator AMPUH Ahmad Nabil Bintang dalam diskusi di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (22/1)

Nabil menambahkan hal ini berbeda dengan kubu Prabowo Subianto. Ia mengatakan, capres nomor urut 02 diketahui dipecat oleh Panglima ABRI saat menjabat sebagai Pangkostrad karena kasus penghilangan orang secara paksa tahun 98 saat dirinya menjadi Danjen Kopassus 

Sementara tim Mawar  yang beranggotakan oknum Kopassus yang saat itu Danjennya adalah Prabowo telah terbukti oleh pengadilan melakukan penculikan dan pembunuhan  terhadap para aktivis anti Orde Baru pada tahun 1997-1998 .Hingga saat ini ada 13 aktivis yang masih hilang lanjutnya.

Sedangkan terkait masalah korupsi, Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina, Nasrullah Hamid mengatakan Jokowi dan Ma'aruf Amin tidak memiliki rekam jejak melakukan korupsi. 

"Sementara itu kita melihat bersama terdapat salah satu perusahaan yang saat itu dimiliki Sandiaga Uno terbukti melakukan tindak pidana korupsi korporasi," katanya.

Baca juga : TKN Sarankan ada Uji Publik Kandidat Panelis Debat Kedua

Di sisi lain, Nasrullah menyoroti solusi yang diungkap Prabowo untuk mengatasi korupsi yaitu dengan menaikkan gaji pejabat negara yang berasal dari kenaikan rasio pajak. 

"Saya menilai para pejabat yang melakukan korupsi sudah memiliki penghasilan yang lebih dari cukup, untuk eselon 1 gajinya diatas Rp50 juta per bulan tapi tetap saja ada yang korupsi. Apalagi jika harus menaikkan pajak untuk membayar peningkatan gaji Pejabat. kami mahasiswa akan menolak keras," lanjutnya.

Ketua BEM Universitas Islam Jakarta (UIJ) Habibullah menyoroti sikap Prabowo ketika Jokowi membuka fakta dari ICW bahwa Partai Gerindra adalah Partai terbanyak calonkan mantan Koruptor yang dijawab dengan pandangan menyesatkan bahwa jika korupsi jumlah kecil tidak apa apa.

"Sungguh jika dikembangkan sikap permisif begini akan membiasakan diri pejabat lakukan korupsi yang lebih besar. Ia juga mengingatkan pernyataan Prabowo bahwa Presiden adalah Chief of Law Enforecement ini berpotensi intervensi hukum padahal Presiden adalah eksekutif bukan yudikatif . ujar Ketua BEM UIJ ini.

AMPUH Menilai, Jokowi unggul dalam debat perdana tersebut. Hal itu juga sejalan dengan survei di media sosial yang menunjukkan Jokowi-KH Maruf Amin lebih disukai netizen. (RO/OL-8)