Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLEMIK pencalegan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) masih terus diperbincangkan. Hari ini merupakan batas akhir pengunduran diri dari partainya jika ingin masuk dalam daftar calon tetap DPD RI 2019. Menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, pihaknya sudah memiliki mekanisme pencetakan surat suara untuk OSO, jika dirinya mundur.
"Kita sudah punya mekanisme teknis, karena terkait pencetakan surat suara calon anggota DPD (untuk OSO). Daerah pemilihannya kan cuma satu. Sehingga kita atur secara teknis demikian bahwa pencetakan surat suara untuk DPD dalam kurun waktu sudah kita tentukan,"ungkap Wahyu di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Selasa (22/1).
Baca juga: Fadli Zon Sarankan Moderator Debat dari Akademisi
Diketahui, OSO merupakan caleg DPD daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Barat. Produksi surat suara sudah dilakukan oleh perusahaan pencetakan. Menurut Wahyu, pihaknya terus memantau jalannya produksi surat suara hingga selesai.
"Kiita terus memantau sampai saat ini pencetakan surat suara itu berjalan lancar. Sesuai dengan rencana tidak ada kejadian luar biasa terkait dengan pencetakan surat suara," jelas Wahyu.
Soal pengamanan pencetakan surat suara, KPU menjamin dilakukan penjagaan secara ketat 1x24 jam oleh pihak kepolisian ditempat percetakan tersebut.
"Kami tentu saja sudah menyiapkan diri untuk distribusi surat suara, sehingga segala sesuatu terkait dengan pendistribusian logistik pemilu terutama surat suara sudah kami rancang. Termasuk didalamnya kami merancang ke jalur distribusi dan pengamanan jalur distribusi tersebut." pungkasnya.(OL-6)
Selain RUU Daerah Kepulauan, dalam Sidang Paripurna menjelang masa reses tersebut, DPD RI juga menyoroti progres RUU Pemerintahan Aceh.
DPD RI juga mendesak percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan untuk memperkuat karakter Indonesia sebagai negara maritim.
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya siswa SD di Ngada, NTT.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD RI) menyatakan telah menginventarisasi berbagai persoalan terkait aktivitas perusahaan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah daerah.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved