Citra Penyelenggara Pemilu Perlu Ditingkatkan Lagi

JELANG penyelenggaraan pemilu yang kurang 85 hari lagi, Lembaga riset Founding Fathers House (FFH) meminta penyelenggara pemilu perlu menjaga citra kelembagaanya. Sebab, jangan sampai ketidakhatian lembaga penyelenggara dalam tahapan pemilu justru mereduksi citra lembaga penyelenggara.

"Lembaga penyelenggara harus peduli untuk sejumlah isu publik yang bersifat krusial. Sehingga jangan sampai telat menyikapinya, jika itu terjadi maka seperti pemadam kebakaran saja. Kalau sudah begitu, wajah penyelenggara nanti menjadi tidak baik di mata publik," ujar Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH), Dian Permata, di Jakarta, Selasa (22/1).

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Dinilai Sulit Kejar Elektabilitas Jokowi-Ma’ruf

Mengacu pada riset yang dilakukan FFH bersama Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) pada medio Agustus-Desember 2018 di enam provinsi, yakni Sumatera Barat, Riau, DIY, Banten, DKI Jakarta, dan Jabar, lembaga penyelenggara pemilu perlu meningkatkan citranya di mata publik.

Sebanyak 43,18% publik percaya dan sebanyak 22,08% tidak percaya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebanyak 41,3% publik percaya dan sebanayak 20,3% tidak percaya.

Ia menyebut, tingkat kepercayan publik yang kurang dari 50% merupakan tantangan dan kerawanan bagi lembaga penyelenggara pemilu tiga bulan kedepan. Rendahnya kepercayaan publik dipengaruhi oleh beberapa hal seperti politik uang, polemik kardus, OTT penyelenggara dan debat kandidat.

Lebih lanjut, Dian menerangkan, pemilihan mahasiswa sebagai responden riset lantaran mahasiswa dinilai tengah dalam fase menerima dan membuka arus informasi sebanyak-banyaknya termasuk dalam hal infomasi terkait pemilu.

“600 responden mahasiswa dijadikan sampel karena mahasiswa merupakan tahapan dimana membuka keran informasi sebanyak-banyaknya,” jelas Dian.

Karena itu, saran Dian, lembaga penyelenggara perlu lebih giat lagi dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai informasi terkait proses pemilu guna meningkatkan patisipatif publik dalam pemilu sehingga mampu menekan angka golput.

Baca juga: Publik Dinilai Lebih Fokus ke Pilpres Ketimbang Pileg

Merespon temuan itu, anggota DKKP Alfitra Salam justru menyebut temuan tersebut menghawatirkan bagi proses demokrasi kedepan. Ia menduga rendahnya tingkat kepercayaan publik lantaran DKKP tidak mempunyai struktur ke bawah sehingga ada kemungkinan ada arus informasi yang terputus terkait rendahnya pengetauhaan masyarakat tentang lembaga lembaga penyelenggara pemilu termasuk DKPP. “DKPP itu tidak mempunyai struktur yang vertikal sampai ke daerah sehingga mungkin ada ruang yang membuat informasi terputus sebatas di pusat saja,” jelas Alfitra

Meskipun demikian, pihaknya memaklumi temuan riset tersebut. Sebab, DKKP baru berdiri selama 7 tahun sehingga diperlukan proses dan waktu untuk kearah yang lebih baik. Sebagai data pembanding, Alfitra mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Diponegoro ditemukan sebanyak 82% pihak teradu merasa cukup puas terhadap pelayanan DKPP. (OL-6)