Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
RAMAINYA tudingan terhadap KPU yang dianggap tidak netral belakangan ini salah satunya karena faktor internal di tubuh KPU sendiri yang tidak matang merumuskan kebijakan.
Hal tersebut disampaikan oleh Mantan Komisioner KPU Sigit Pamungkas saat diskusi bertajuk "Membangun Kepercayaan di Pemilu 2019" di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (8/1).
"Jadi tentu ada dimensi internal yang bisa mempengaruhi kepercayaan publik yaitu sejauhmana KPU profesional, transparan, dan punya integritas. Termasuk tentu saja bagaimana sebuah kebijakan yang tidak matang sudah disajikan ke publik yang bisa menimbulkan interpretasi macam-macam dan dari situlah muncul distrust," kata Sigit sambil mengingatkan riuh-rendah yang terjadk belakangan tidak perlu terjadi jika KPU matang merumuskan konsep.
Misalnya Sigit mencontohkan soal ramainya isu bocoran soal debat dan sosialisasi visi-misi yang membuat kedua kubu Paslon saling serang. "Katakan saja soal rencana pembacaan visi misi sebelum debat. Mestinya KPU tak perlu menawarkan memang pemaparan visi misi itu bagian dari keputusan atau hal yang harus dilakukan oleh peserta pemilu. Kalau memang sudah diputuskan, otomatis peserta pemilu akan ikut," jelas Sigit.
Artinya menurut dia akibat ketidakmatangan dalam merumuskan kebijakan KPU maka peserta pemilu menjadi "korban"nya.
Ia berharap KPU di waktu yang tersisa ke depan bisa betul-betul menunjukan kknerja yang profesional. "KPU beruntung sebenarnya punya tingkat kepercayaan publik tinggi. Sekarang tinggal KPU nya oerlu betul-betul matang dalam merumuskan kebijakan sehingga tidak membuat gaduh," pungkas Sigit. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved