Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono terpaksa ditunda. Soni merupakan saksi kasus dugaan tindak pidana suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah, mengatakan Soni dijadwalkan untuk memenuhi panggilan penyidik lembaga antirasywah pada Senin (7/1). Rencananya, Soni diperiksa untuk tersangka Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaluddin.
"Kami mendapat surat pemberitahuan permintaan penjadwalan ulang, Kamis 10 Januari 2019, karena ada kegiatan lain," ujar Febri melalui keterangan tertulis kepada wartawan.
Baca Juga: Billy Sandoro Bantah Terlibat Suap Meikarta
KPK sudah menetapkan sembilan tersangka yang diduga terlibat perkara suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jabar. Mereka yang kini meradang ialah Bupati Bekasi (nonaktif) Neneng Hassanah Yasin dan 4 anak buahnya, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.
Sementara tersangka dari pihak pemberi suap ialah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menduga Bupati Bekasi dan jajarannya dijanjikan Rp13 miliar oleh pengembang Lippo Group dan diketahui baru Rp7 miliar uang yang diserahkan. (OL-7)
AKTIVITAS hunian di sejumlah kawasan kota baru di Koridor Timur Jakarta menunjukkan tren yang semakin aktif sepanjang 2025.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
Pemanfaatan kawasan juga terlihat melalui penyelenggaraan Meikarta Speedway Fun Race 2025 di Sirkuit NP Meikarta–Cikarang pada Oktober lalu.
Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan Meikarta jadi lokasi rusun subsidi. Konsep rusunami dan rusunawa disiapkan untuk atasi hunian perkotaan.
Selama kunjungan tersebut, Menteri PKP juga berdialog langsung dengan para konsumen untuk mendengarkan aspirasi mereka dan memastikan pemerintah terus mengawal perlindungan hak konsumen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved