Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Indra Hakim Hasibuan menyebut hoaks tujuh kontainer surat suara yang sudah dicoblos merupakan praktik politik yang kotor. Indra mengatakan, praktik politik kotor tersebut harus dijauhi, lantaran saat ini masyarakat sudah pintar menelaah mana informasi yang benar.
Cara-cara seperti menyebarkan hoaks untuk menjatuhkan lawan politik, kata Indra, sebaiknya tidak dilakukan. Lebih lanjut kata dia, banyak cara lain yang bisa dilakukan ketimbang melakukan hal yang tidak benar tersebut.
"Sekarang ini masyarakat makin cerdas. Tidak perlu menjatuhkan dan selalu sentimen kepada salah satu paslon. Lebih baik adu gagasan atau konsep untuk hadapi kontestasi," kata Indra melalui keterangan tertulisnya yang diterima Media Indonesia, Sabtu (5/12).
Baca juga: Jokowi-Amin Tampilkan Pemilu Bersih
Indra juga mengatakan, tak ada toleransi untuk pelaku penyebar hoaks, karena dampak yang ditimbulkan sangat fatal dan bisa menganggu stabilitas politik nasional.
"Penyebar hoaks itu bentuk praktik politik kotor yang harus diberangus dari muka bumi, karena akan berdampak kepada kesatabilan nasional," tandasnya.
Indra juga menyayangkan penyebaran hoaks menuju masa kontestasi Pemilu. Menurutnya, pesan hoaks harus dilenyapkan, karena akan mengubah gaya politik yang ramah menjadi ajang melempar hoaks. "Menceredai dunia perpolitikan Indonesia yang sopan santun dan berdampak bisa merugikan salah satu paslon," kata Indra.
Untuk itu, Indra meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas para pelaku penyebar hoaks, karena dampak yang ditimbulkan sangatlah fatal. Menurut Indra, kabar hoaks dan kebencian bisa berujung pada keretakan hubungan antaranak bangsa.
"Aparat Polri harus segara mengusut dan menemukan penyebar hoaks tersebut, agar seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa yang selalu mengumbar kebencian dan memecah belah bangsa," kata Indra.
Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menulis cuitan di akun twitternya yang meminta KPU untuk segera menindaklanjuti adanya kabar 7 kontainer berisi surat suara yang sudah tercoblos. Namun, saat ini, cuitan tersebut sudah terhapus.
Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandi, dan Andi Arief
KPU pun langsung terjun ke lokasi untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ketika dicek, ternyata tak ada temuan seperti yang disampaikan oleh Andi Arief tersebut.
Seperti diketahui, Jumat (4/1) kemarin, Tim Siber Bareskrim Mabes Polri telah menangkap dua orang pelaku penyebaran berita bohong atau hoaks mengenai tujuh kontainer surat suara yang telah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
"Saat ini sudah dimanankan 2 orang pelaku berinisial HY dan LS di dua lokasi berbeda," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (OL-6)
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya hoaks cuaca di puncak musim hujan Desember-Februari, termasuk isu Squall Line.
BMKG memastikan kabar ancaman Squall Line dan badai ekstrem 31 Desember 2025–1 Januari 2026 adalah hoaks. Tidak ada peringatan resmi dikeluarkan.
Sebuah video palsu berdurasi 12 detik yang mengeklaim sebagai rekaman sel Jeffrey Epstein sebelum tewas muncul di situs pemerintah.
Dia menjelaskan bahwa dorongan untuk memperluas literasi digital ini dipicu oleh tingginya tingkat akses internet di Batam yang telah mencapai 89 persen.
Langkah ini perlu digunakan sebaik mungkin apabila benar-benar ingin mengusut kecurangan pemilu skala nasional.
Mahasiswa perlu menggunakan hak suaranya ke tempat pemilihan suara (TPS).
Wakil Ketua TKN, Habiburokhman, menyampaikan bahwa mereka telah menerima informasi tentang ribuan surat suara yang sedang dicoblos di Malaysia
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran melaporkan telah menerima kabar tentang ditemukannya surat suara di Malaysia yang telah tercoblos.
KPUD Sulteng memastikan seluruh surat suara yang rusak telah diganti dan didistribusikan ke masing-masing KPUD kabupaten/kota provinsi itu
Bawaslu bakal mengecek kebenaran surat suara yang telah tercoblos setelah diterima oleh warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved