Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid membantah adanya isu ditemukanya 7 kontainer berisi surat suara yang ditemukan tercoblos. Ia memastikan isu terkait hal tersebut tidak terjadi.
Pramono menuturkan, saat ini proses pengadaan surat suara masih pada masa sanggah. Nantinya pada 7 Januari 2019 baru akan difinalisasi siapa perusahaan yang menang dalam tender tersebut. Sehingga pada saat ini seluruh surat suara masih belum diproduksi.
"Gak ada, orang belum cetak dari mana surat suaranya. Kan baru lelang aja belum selesai. Pasti gak ada, gak mungkin. Dipastikan tidak ada surat suara yang saat ini keluar karena memang belum dicetak," ujarnya saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (2/1).
Dirinya juga menuturkan produksi surat suara ditargetkan akan rampung 17 Maret mendatang. Untuk Harga Perikiraan Sementara (HPS) sekitar Rp872 M, sementara untuk rencana kontrak saat ini Rp604 M.
"Efisiensi dari HPS kira-kira 30.7% yaitu sebesar 267 Miliar 935 juta rupiah. Kira-kira segitu," ungkapnya.
Isu tersebut awalnya muncul dari twitter akun Andi Arief pada pukul 20.05 WIB. Twit tersebut ialah 'Mohon dicek kabarnya ada 7 kontainer surat suara yg sudah dicoblos di tanjung Supaya tidak fitnah harap dicek kebenarannya. Karena ini kabar sudah beredar'. Namun saat ini twit tersebut sudah terhapus. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved