Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengingatkan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia untuk tidak terlalu mengutamakan pembahasan politik, melainkan harus memperkuat bidang-bidang keilmuan untuk menjawab persoalan bangsa saat ini.
"ICMI ini harus memperkuat kelompok-kelompok keilmuan, siapa yang bicara tentang teknologi, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang kewirausahaan. Kelompok-kelompok itu yang harus diperkuat ICMI. Karena kalau tidak, maka pertemuan-pertemuannya akhirnya menjadi pertemuan politik, siapa dukung siapa, (paslon) nomor satu atau nomor dua," kata Wapres JK saat menutup Silaturahni Kerja Nasional (Silaknas) dan Milad ke-28 ICMI di Lampung, hari ini.
Wapres mengingatkan apabila organisasi cendekiawan, seperti ICMI, terlalu banyak membahas politik, maka persoalan perekonomian, teknologi di Tanah Air akan tertinggal dan dikesampingkan khususnya selama tahun politik jelang Pemilu.
Akibatnya, kegiatan perekonomian akan terus dikerjakan oleh kalangan pengusaha tanpa ada regenerasi. "Akhirnya, tiap kali mau pemilu, mau pilkada, semua menghadap atau meminta dukungan atau restu daripada mereka yang menguasai ekonomi. Akhirnya, setelah menang politiknya, kadang-kadang ada daerah yang mengendalikan itu yang punya ekonomi (uang)," jelas Wapres.
Sebagai pengusaha dan politikus, JK mengatakan tidak sedikit para pelaku ekonomi turut terlibat dalam kegiatan politik di suatu daerah atau negara.
Hal itu terjadi karena di setiap tahun politik, kegiatan perekonomian selalu dikesampingkan karena sebagian besar masyarakat fokus pada pemenangan calon tertentu.
"Sebenarnya, di belakang politik itu ada penguasaan ekonomi yang kemudian mengontrol politiknya. Itu terjadi dimana-mana, bukan hanya di sini, di Amerika juga lobi-lobi politik oleh para pengusaha itu besar sekali pengaruhnya dalam pengambilan keputusan pemerintahan," jelasnya.
Oleh karena itu, Wapres berharap organisasi kemasyarakatan yang melibatkan para cendekia harus dapat melihat persoalan bangsa secara luas.
"Kita hanya bisa membawa kesejahteran dan kemakmuran itu apabila kita dapat menguasai ekonomi, teknologi dan politik secara bersamaan. Mari sama-sama kita kembali bahwa penguasaan di bidang ekonomi, teknologi itu harus menjadi bagian utama daripada pembicaraan ini," ujarnya. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved