Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh partai politik untuk tidak memperpanas situasi menjelang Pilpres 2019, dengan melakukan politik saling serang.
"Mari kita membangun narasi politik optimisme, bukan politik yang pesimisme. Mari bangun politik yang mampu membangun harapan bukan kecemasan rakyat. Parpol jangan membuat situasi memanas jelang pemilu 2019," kata Airlangga di Jakarta, hari ini.
Pernyataan Airlangga itu menanggapi terjadinya politik saling serang di antara partai politik menyusul tudingan bahwa Presiden Soeharto sebagai guru korupsi dan simbol korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) pada masa Orde Baru.
Tudingan Presiden Soeharto sebagai guru korupsi dilontarkan PDI Perjuangan. Sementara tudingan Soeharto sebagai simbol KKN dilontarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Partai Berkaya yang menjadikan Soeharto sebagai bapak ideologis partai, tidak terima dengan tudingan tersebut sehingga mengancam melaporkan seluruh pihak yang menghina Soeharto.
Airlangga mengatakan pernyataan-pernyataan saling serang antara pihak koalisi dan pihak oposisi yang tajam saat ini bukanlah sikap politik yang patut.
Menurut dia, koalisi pemerintah sejak awal selalu menjalankan kampanye positif. Meski demikian, pihaknya akan menjawab jika ada kampanye negatif terhadap keberhasilan pemerintah.
"Jika ada kampanye negatif dari pihak yang tidak puas dengan pemerintah, partai politik koalisi harus selalu menjawabnya dengan kebaikan," kata dia.
Lebih jauh Airlangga yang juga merupakan Menteri Perindustrian itu meminta seluruh kader Golkar untuk fokus dan konsisten mengedepankan narasi kampanye positif dengan menyosialisasikan empat program prorakyat dalam kerja-kerjanya menghadapi pemilu legislatif dan pilpres ke depan.
Empat program prorakyat yang merupakan pegangan pokok atau "tagline" utama Golkar itu yakni harga sembako murah, lapangan pekerjaan, rumah terjangkau, dan revolusi industri 4.0.
Airlangga juga menekankan kepada seluruh kader untuk menjaga semangat persatuan yang digelorakan para pendiri bangsa dalam memerdekakan Indonesia.
?Oleh karena itu, mari semuanya menerapkan politik yang membangun persatuan bukan perpecahan," jelas Airlangga. (OL-4)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved