KPK Telah Identifikasi Pemberi Suap Kasus Kabupaten Pakpak Bharat

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah mengidentifikasi pemberi suap dari kasus yang menjerat Bupati Pakpak Bharat Sumatra Utara. Namun hingga saat ini KPK mengaku maih fokus kepada pihak penerima suap terlebih dahulu.

"Pihak pemberi sudah teridentifikasi, ada sejumlah pihak yang kami duga sebagai pemberi. Tetapi karena posisinya masih berada di sejumlah lokasi, jadi kami fokus pada tersangka yang sudah diproses ini. Nanti dalam pengembangan tentu bisa kita proses lebih lanjut," tutur Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat ditemui di Gedung KPK Jakarta, Rabu (21/11).

Febri mengaku belum diumumkannya pihak pemberi suap oleh KPK bukan karena masih belum cukupnya bukti, melainkan lebih kepada strategi penyelidikan dari penyidik KPK. Ia menekankan pihak pemberi udah teridentifikasi dengan jelas.

Dalam penyidikan ini pihak KPK mempertajam konstruksi perkaranya dengan beberapa bukti baru. Misalnya saja dari penggeledahan pada Senin dan Selasa kemarin tim penyidik KPK telah mendapat cukup banyak bukti.

"Karena kami menduga memang penerimaan itu tidak hanya berasal dari 1 sumber. Karena itulah KPK perlu mendalami lebih lanjut, proyek-proyek terkait, misalnya tujuan pemberian seperti apa dan lainnya," jelas Febri.

Baca juga: Suap Pakpak Bharat, Polda Klarifikasi Penghentian Kasus Istri Bupati

Saat ditanyakan apakah ada kekhawatiran penghilangan barang bukti daari pihak pemberi suap, Febri menjelaskan hal tersebut telah diantisipasi oleh KPK. Menurutnya saat ini pihak KPK telah memantau pihak pihak yang terkait dan penggeledahan untuk lokasi lokasi yang dianggap vital sudah dilaksanakan.

Dalam penggeledahan tersebut pihak KPK sudah mendapatkan sejumlah dokumen-dokumen dan juga barang bukti elektronik yang akan dianalisis lebih lanjut yang sudah dimiliki KPK.

Sebelumnya, pihak KPK sudah melakukan penggeledahan pada Senin dan Selasa untuk penyidikan suap terhadap Bupati Pakpak Bharat. KPK melakukan penggeledahan di 8 lokasi di Medan dan Pakpak Bharat.

Untuk lokasi di Medan KPK menggeledah rumah tersangka DAK, rumah tersangka Bupati RYB, kantor dan rumah HSE. Adapun lokasi penggeledahan di Pakpak Bharat KPK menggeledah Kantor Bupati, Kantor Dinas PUPR, rumah desa salak 1, rumah HSE.

"Dari penggeledahan tersebut disita Dokumen proyek, BBE berupa HP, cctv, dan dokumen transaksi perbankan. KPK juga menemukan uang Rp55 juta dari kantor Bupati yang kami duga berasal dari salah satu kepala dinas di Pakpak Bharat dan terkait dengan perkara ini," tutur Febri.

Pihak KPK menduga sumber uang ke Bupati tersebut berasal dari sejumlah kepala Dinas. Untuk itu KPK mengimbau agar para Kepala Dinas yang pernah menerima uang atau disuruh meminta uang kepada pihak lain agar bersikap koperatif dan mengembalikan uang tersebut ke KPK. (OL-3)