Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
TERTANGKAP tangannya Bupati Pakpak Bharat Sumatra Utara, Remigo Yolanda Berutu, oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Sabtu malam (17/11) membuat posisinya terancam dipecat sebagai Ketua DPC oleh Partai Demokrat.
Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Imelda Sari, menyatakan pihak Demokrat masih belum mendapatkan informasi tersebut selain dari media. Pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan dari DPD Sumut.
"Jika benar Bupati Pakpak Barat yang tertangkap OTT. Tentu kami prihatin, karena yang bersangkutan tercatat sebagai kader kami dan Ketua DPC Pakpak Bharat. Kami menghormati proses hukum dan menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK," tutur Imelda dalam keterangannya Minggu (18/11).
Ia pun menjelaskan jika benar Remigo terbukti melakukan korupsi maka pihak Demokrat tidak akan segan memberikan sanksi kepada kadernya tersebut. Imelda menjelaskan Partai Demokrat memiliki mekanisme pakta integritas yang ditandatangani setiap kader yang maju sebagai caleg dan pilkada.
"Sanksi pemberhentian bisa dilakukan Dewan Kehormatan Partai jika seorang kader melakukan tindakan korupsi karena melanggar pakta integritas," tegas Imelda.
Baca juga: KPK OTT Bupati Pakpak Bharat
KPK sendiri menangkap tangan Remigo beserta kepala dinas setempat, PNS dan pihak swasta. Dua orang diamankan di Jakarta dan empat orang lainnya diamankan di Medan.
"Dari kegiatan ini teridentifikssi dugaan transaksi terkait proyek dinas PU di Pakpak Bharat. Diduga penerimaan telah terjadi beberapa kali, dengan nilai ratusan juta. Sebagian dari uang tersebut diamankan tim dan dbawa ke Jakarta," jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.
Sesuai KUHAP, KPK diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan tersebut. Hasil secara lengkap akan disampaikan KPK melalui konferensi pers. (OL-3)
Basarnas Kelas A Medan resmi menutup operasi SAR setelah berhasil menemukan Robert Sinamo yang hilang di Sungai Lae Une, Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatra Utara.
Kabupaten Pakpak Bharat merupakan Kabupaten kedua di Sumatra Utara yang bekerja sama dengan Tanoto Foundation
PERHELATAN Lake Toba Fashion Week 2023 akan menyemarakkan Geosite Sipinsur pada Oktober mendatang. Selain Pemprov Sumut, delapan pemkab sekawasan juga akan dilibatkan.
Pengacara Bharada E, Muhammad Burhanuddin mengatakan berdasarkan keterangan kliennya, Irjen Ferdy Sambo berada di lokasi saat Brigadir Novriansyah Yosua Hutabarat alias J tewas.
TINGKAT vaksinasi di Kabupaten Pakpak Bharat, sudah mencapai 82 persen, tertinggi di Sumatera Utara.
PAKPAK Bharat menjadi daerah dengan realisasi vaksinasi Covid-19 tertinggi dari 32 kabupaten dan kota di Sumatra Utara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengkaji lebih dalam konstruksi perkara dugaan pemerasan terkait tunjangan hari raya (THR) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp1 miliar setelah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
OTT KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rahman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono menambah deretan kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2026, sedikitnya sembilan kepala daerah terjaring operasi serupa dengan pola perkara suap, gratifikasi, hingga pengumpulan dana proyek.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menanggapi OTT KPK di Cilacap dan kembali menegaskan pentingnya integritas kepala daerah serta ASN dalam pemerintahan.
Mendagri tunjuk Wabup Hendri Praja jadi Plt Bupati Rejang Lebong usai Muhammad Fikri kena OTT KPK. Roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved